Sami Abu Zuhri mengatakan di dalam satu pernyataan pers melalui surel bahwa gerakan Fatah "adalah pihak yang meruntuhkan pembicaraan rekonsiliasi yang diadakan di Ibu Kota Qatar, Doha, setelah delegasinya mundur dari babak kedua dialog itu".
"Fatah bertanggung jawab atas kegagalan dialog tersebut setelah faksi tersebut mundur dari apa yang telah disepakati dalam babak sebelumnya dialog yang diadakan di Qatar selama beberapa pekan belakangan," kata Abu Zuhri dari Jalur Gaza.
Selama dua pekan belakangan, dua delegasi --yang mewakili Hamas dan Fatah-- mengadakan dua babak dialog di Doha guna mengakhiri sembilan tahun perpecahan antar-faksi Palestina sehingga memecah-belah Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Jordan menjadi dua wilayah terpisah.
Abu Zuhri mengatakan dua fail utama yang disepakati kedua pihak tersebut ialah fail mengenai pembayaran gaji pegawai Hamas di Jalur Gaza dan kembali beroperasinya Dewan Legislatif Pemerintah Otonomi Nasional Palestina.
"Fatah menolak terikat komitmen pada konsensus nasional Palestina dan berkeras bahwa setiap pemerintah persatuan baru yang akan dibentuk pada masa depan harus berkomitmen pada landasan politiknya," kata Abu Zuhri.
Pada akhir Mei, Hamas --yang menguasai Jalur Gaza, mengumumkan gerakan tersebut menentang gagasan Prancis untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
Abu Zuhri, dalam siaran pers yang dikirim melalui surel, saat itu mengatakan gagasan Prancis tersebut "adalah upaya untuk mengalihkan rakyat Palestina dan memangkas hak mereka untuk pulang".
Pemerintah Nasional Palestina dan Presiden Mahmoud Abbas mendukung gagasan itu, namun Abu Zuhri mengecam Abbas karena mendukungnya, dan mengatakan, "Dukungannya (Abbas) buat gagasan tersebut adalah masalah pribadi dan sepihak."
"Keputusan Abbas untuk mendukung gagasan itu tak pernah mewakili rakyat Palestina dan tidak mendapat konsensus penuh rakyat Palestina," kata Abu Zuhri, yang gerakannya pada dasarnya menentang proses perdamaian Timur Tengah.
Pada 3 Juni Prancis dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri yang akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS John kerry, dan bertujuan mempersiapkan dasar bagi penyelenggaraan konferensi internasional bagi perdamaian di Timur Tengah.
Palestina dan Israel belum diundang ke pertemuan tersebut. Namun para menteri luar negeri Eropa dan Arab menyampaikan kesediaan untuk menghadirinya, demikian seperti dilaporkan Xinhua.
Credit ANTARA News
