"Sebelum krisis, Aleppo sebagai kota kedua terbesar di Suriah setelah ibukota Damaskus yang ramai dipenuhi dengan konsulat berbagai negara. Kini, Indonesia adalah satu-satunya perwakilan asing yang masih mempertahankan kantor cabang konsuler di Aleppo," sebut pernyataan KBRI Damaskus, dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Kamis (23/6).
"Keberadaannya masih penting untuk dipertahankan hingga saat ini. Mengingat masih banyaknya TKI yang terkepung di wilayah Aleppo, majikan yang bermasalah, dan kemampuan Satgas Perlindungan KBRI Damaskus yang sulit menjangkau Aleppo," lanjut pernyataan itu.
KBRI Damaskus memang baru saja melakukan kunjungan ke Kantor Cabang Konsuler di daerah Fransiskan, Aleppo dan mengadakan sosialisasi dengan para WNI di shelter. Sebanyak tujuh orang TKI masih diperjuangkan hak-haknya oleh pengacara retainer KBRI Damaskus Muhammad Akra.
Duta Besar Indonesia untuk Suriah, Djoko Harjanto menegaskan, pengiriman TKI ke seluruh wilayah Timur Tengah telah ditutup dan dilarang untuk kembali lagi ke Suriah setelah direpatriasi oleh KBRI Damaskus.
Sejak 2012 hingga saat ini, KBRI Damaskus telah merepatriasi sebanyak 12.410 WNI dari Suriah kembali ke Indonesia dalam 275 gelombang. TKI dari Aleppo dan seluruh wilayah Suriah akan diantarkan ke Damaskus untuk diproses kepulangannya ke Indonesia. Namun demikian, repatriasi WNI Suriah belum dapat dipastikan kapan akan berakhir.
Credit Sindonews
KBRI Damaskus: Allepo Hancur, Tapi Tak Separah yang Dibayangkan
Kondisi ini diketahui saat Duta Besar Indonesia untuk Suriah, Djoko Harjanto bersama dengan sejumlah staf KBRI Damaskus melakukan kunjungan kerja di salah satu wilayah yang paling bergejolak di Suriah itu.
Menurut keterangan KBRI Damaskus, wilayah Aleppo yang paling hancur dan masih terus baku tembak, antara lain Kota Tua Aleppo (Masjid Umawi Aleppo dan Benteng Aleppo), distrik Ramouse, Amiriyah, Hamadaniah, dan Salahudden yang dikuasai oleh pemberontak Free Syrian Army (FSA).
Rumah dan gedung hancur oleh kedua belah pihak yang bertikai, banyak penduduk Aleppo yang mengungsi ke Lattakia, Tartous, dan Damaskus. Sementara penduduk Aleppo yang bertahan mencoba untuk bangkit menata kehidupan kembali di tengah kesulitan yang melanda.
"Namun demikian, berbeda dengan pemberitaan media Barat di mana kondisi Aleppo hancur total, Pemerintah Suriah masih menguasai sebesar 25% dari total wilayah Kota Aleppo. Di wilayah yang dikuasai Pemerintah, sendi-sendi kehidupan masih berjalan, meski air dan listrik menjadi sangat langka," kata KBRI Damaskus dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Kamis (23/6).
"Kondisi keamanan Aleppo sangat rentan, dimana pemberontak dan teroris menembakan mortar secara acak dan membabi buta ke arah wilayah pemerintah; juga penembak jitu (snipper) yang merajalela di gedung-gedung kota. Lantai paling atas Hotel Al-Shahba, tempat Dubes RI menginap pernah terkena mortar berkali-kali, juga kesulitan air dan listrik. Bahkan restoran tempat makan malam (15/6) Dubes RI menjadi sasaran snipper tidak jauh dari tempat Dubes RI duduk di restoran tersebut," sambungnya.
Sementara itu, Di Allepo, Djoko sempat melakukan pertemuan dengan Koordinator Lapangan organisasi-organisasi PBB, Rami. Setidaknya terdapat delapan organisasi PBB yang beroperasi di Aleppo, yaitu UNICEF, UNHCR, UNWP, UNOCHA, IOM, UNHABITAT, WHO, dan UNOAC dengan 63 WN Suriah dan tujuh staf internasional dari Sri Lanka dan India yang bergerak di 170 daerah menangani sekitar 200.000 internally displaced person.
Dalam pertemuan itu, Rami mengatakan bahwa pemberontak kerap kali melontarkan mortar secara acak ke arah wilayah pemerintah.
“Yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat di luar Aleppo, pada saat kampanye #AleppoBurning marak di media sosial, justru wilayah pemerintah cukup parah dihujani dengan ribuan mortar selama tiga hari non-stop. Termasuk di antaranya lantai 21 hotel tempat Dubes RI menginap di Aleppo hancur akibat serangan mortar," ucap Rami.
Rami menambahkan, penyaluran bantuan kemanusiaan organisasi-organisasi PBB juga tetap atas seizin dan bekerja sama Pemerintah Suriah. Melalui kantor PBB di Jenewa, Pemerintah Inggris memberikan sumbangan kemanusiaan untuk Aleppo terbesar, yaitu sekitar USD 200 juta.
Credit Sindonews
