Pertahanan dan Keamanan Jadi Fokus Belanja K/L APBN-P 2016

 

 

 Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro merinci, alokasi anggaran Kemenhan dalam APBNP 2016 mencapai Rp108,7 triliun atau naik Rp9,3 triliun dari alokasinya pada APBN 2016, yaitu Rp9,3 triliun. Kemudian, anggaran Polri melonjak Rp6,3 triliun menjadi Rp79,3 triliun. Sektor pertahanan dan keamanan mendapatkan prioritas belanja mendesak sebagai upaya untuk melawan kejahatan terorisme dan peredaran narkoba. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).

 

Jakarta, CB -- Pemerintah menyasar pembangunan pertahanan dan keamanan pada alokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 (APBNP 2016). Hal itu terlihat dari adanya tambahan pagu anggaran yang diberikan pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Kalau kami lihat Belanja K/L dalam APBNP 2016 maka akan terlihat fokusnya pada pembangunan pertahanan dan keamanan, terutama untuk memperkuat stabilitas keamanan,” tutur Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (29/6).

Bambang merinci, alokasi anggaran Kemenhan dalam APBNP 2016 mencapai Rp108,7 triliun atau naik Rp9,3 triliun dari alokasinya pada APBN 2016, yaitu Rp9,3 triliun. Kemudian, anggaran Polri melonjak Rp6,3 triliun menjadi Rp79,3 triliun. Sektor pertahanan dan keamanan mendapatkan prioritas belanja mendesak sebagai upaya untuk melawan kejahatan terorisme dan peredaran narkoba.

"Selain ke Kemenhan dan Polri, anggaran juga langsung dialokasikan ke BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), BNN (Badan Narkotika Nasional), BIN (Badan Intelijen Negara), dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan isu terorisme dan narkoba," ucapnya.

Askolani, Direktur Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu menambahkan, penggunaan tambahan anggaran pertahanan dan keamanannya utamanya untuk membeli alat utama sistem senjata. "Selain itu juga untuk meningkatkan wibawa pertahanan kita,” terang dia.

Sementara, sejumlah anggaran K/L dipangkas. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan pemangkasan terbesar dari Rp104,1 triliun menjadi Rp97,1 triliun. Diikuti oleh, Kementerian Pendidikan dan Budaya dan Kementerian Perhubungan yang anggarannya masing-masing dipangkas sebesar Rp5,6 triliun.

Secara keseluruhan, total anggaran K/L dalam APBNP 2016 mencapai Rp767,8 triliun atau turun Rp 16,3 triliun dari pagu APBN 2016,Rp784,1 triliun.




Credit  CNN Indonesia