Selasa, 21 Juni 2016

Senat AS Tolak Empat Langkah Pengendalian Senjata


 
Senat AS Tolak Empat Langkah Pengendalian Senjata  
Keempat langkah itu bertujuan memperluas pemeriksaan latar belakang pembeli senjata dan mengekang penjualan senjata ke orang-orang yang terkait terorisme. (Thinkstock/Kenlh)
 
Jakarta,CB -- Senat Amerika Serikat menolak empat langkah pengendalian senjata menyusul insiden penembakan massal pekan lalu di sebuah klub malam Orlando. Meski demikian, anggota parlemen masih berusaha berkompromi agar dapat menjauhkan senjata api dari orang-orang yang diawasi pihak berwenang karena diduga terkait dengan terorisme.

Keempat langkah tersebut bertujuan untuk memperluas pemeriksaan latar belakang pembeli senjata dan mengekang penjualan senjata ke orang-orang yang diduga terkait terorisme. Dua langkah diajukan Partai Republik, sementara dua langkah lainnya diusulkan oleh Demokrat.

Namun, empat langkah yang diusulkan itu tak didukung oleh minimal 60 suara dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh 100 anggota Senat pada Senin (20/6).

Penembakan massal terburuk dalam sejarah modern AS pekan lalu memicu kembali perdebatan soal pengendalian senjata di AS. Namun, sejumlah langkah memperketat pengendalian senjata kerap kali tidak mendapat dukungan dalam pemungutan suara, menandakan besarnya lobi politik organisasi pelobi senjata api, Asosiasi Senapan Nasional atau NRA.

Partai Republik dan sekutu mereka, NRA, menyatakan langkah yang diusulkan Demokrat terlalu ketat dan melanggar hak konstitusional untuk memiliki senjata. Sementara, Demokrat mengkritik rencana Partai Republik terlalu lemah.

"Ini selalu sama. Setiap kali tragedi terjadi, kita berusaha, kami dari Demokrat berusha untuk mengajukan sejumlah langkah keamanan [untuk pengendalian] senapan yang masuk akal. Sayangnya, usaha kami selalu diblokir oleh pejabat Republik yang menguasai Kongres, yang mendapatkan perintah langsung dari Asosiasi Senapan Nasional," kata Pemimpin Senat yang merupakan politisi Demokrat, Harry Reid dari Nevada, dikutip dari Reuters.

Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell, politisi Republik dari Kentucky, menyatakan bahwa sejumlah langkah yang diajukan Demokrat tidak efektif dan Demokrat tidak tulus dalam upaya mereka.

"Alih-alih menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mendorong agenda tertuntu atau untuk keperluan iklan kampanye berdurasi 30 detik berikutnya, pejabat Senat dari Republik "mengejar solusi nyata yang dapat membantu menjaga warga Amerika lebih aman dari ancaman terorisme."

Upaya pengendalian senjata yang kerap gagal diajukan dinilai menjadi salah satu faktor penyebab sejumlah penembakan massal, seperti penembakan di sebuah sekolah dasar di Newtown, Connecticut, pada 2012, dan di pusat konferensi di San Bernardino, California, pada 2015.
Pelaku penembakan massal di kelab malam gay Pulse di Orlando diidentifikasi bernama Omar Mateen, pria yang dilaporkan sudah berbaiat setia terhadap kelompok militan ISIS dan menewaskan 49 orang.

"Negara ini sedang diserang, bukan dengan pesawat atau bahan peledak, itu senjata serbu," kata Murphy.

Pejabat senior Senat mengungkapkan adanya kemungkinan pemungutan suara lainnya soal pengendalian senjata pada pekan ini. Para pejabat Republik berharap banyak terhadap proposal yang diajukan Senator Susan Collins, pejabat Republik dari Maine, yang tidak termasuk dalam empat langkah yang ditolak itu.,

Rencana Collins adalah membatasi pembelian senjata untuk kelompok tersangka terorisme, termasuk orang-orang yang berada dalam daftar "larangan terbang" atau daftar orang-orang yang harus diperiksa secara menyeluruh di bandara.

Bahkan jika Senat menyetujui langkah pengendalian senjata, langkah itu harus disahkan oleh para pejabat DPR yang mayoritas merupakan polisi Republik.

Kongres AS belum menyetujui langkah pembatasan senjata sejak 2007 silam. Pada saat itu, Kongres AS menyetujui perluasan basis data pemeriksaan latar belakang otomatis yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk individu yang memiliki riwayat penyakit mental dan kriminal. Amerika Serikat kini memiliki lebih dari 310 juta senjata, sekitar satu senjata untuk setiap warga negara.





Credit  CNN Indonesia