Foto: Presiden Jokowi di atas KRI Imam Bonjol 383 (M Iqbal/detikcom)
Jakarta - Klaim China terhadap Laut China Selatan melalui 9 Garis Putus (nine dash line) ditentang pemerintah Indonesia. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Perairan Natuna dianggap sebagai sinyal agar China tak bermain api kepada Indonesia.
"Kunjungan Presiden dengan sejumlah menteri ke Natuna dan melakukan rapat terbatas menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap klaim pemerintah China," kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (23/6/2016) malam.
"Pesan yang hendak disampaikan adalah agar pemerintah China tidak bermain api dengan Indonesia di wilayah Natuna," jelasnya.
Pihak keamanan laut Indonesia beberapa kali harus berhadapan dengan nelayan China yang kedapatan mencari ikan di perairan Natuna. China menganggap kawasan tersebut masih masuk ke dalam Traditional Fishing Ground mereka.
"Konsep ZEE Indonesia didasarkan pada hukum internasional dan UNCLOS. Justru Traditional Fishing Ground dan Sembilan Garis Putus tidak dikenal dalam hukum internasional dan UNCLOS," jelas Hikmahanto.
"Presiden telah tepat memberi instruksi kepada Menteri KKP dan Menteri ESDM agar negara hadir di ZEE dan Landas Kontinen. Tujuannya adalah agar nelayan dan pelaku usaha lebih intens melakukan eksploitasi kekayaan alam di zona maritim tersebut," imbuh doktor lulusan University of Nottingham itu.
Muhammad Iqbal/detikcom
|
Credit news.detik.com
Usai Kunjungan Jokowi, Pertahanan di Natuna Akan Dikembangkan
Presiden Jokowi di Natuna/ Foto: Muhammad Iqbal/detikcom
Jakarta - Usai rapat di KRI Imam Bonjol, Presiden Joko Widodo ingin ada pengembangan berbagai aspek di perairan Natuna. Salah satunya adalah mengembangkan pertahanan TNI dan perekonomian bagi warga di kepulauan wilayah Natuna.
"(Dalam rapat), Panglima TNI juga menyampaikan paparan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya," ucap Menlu Retno Marsudi usai rapat di atas KRI Imam Bonjol yang berlayar di perairan Natuna, Kamis (23/6/2016).
Rapat berlangsung satu jam di atas KRI Imam Bonjol 383 yang melaut di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Hadir sejumlah anggota kabinet Kerja dalam rapat bertema 'percepatan pembangunan di Natuna' itu.
Yaitu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Seskab Pramono Anung, Menteri ESDM Sudirman Said, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kepala Bakamla Arie Soedewo, serta Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.
Menko Polhukam Luhut saat ditanya soal detail pengembangan pertahanan di Natuna ke depan, belum mau menjawab rinci. Namun dia memastikan peningkatan pertahanan itu tak akan ganggu stabilitas di kawasan.
"Saya kira masih kita pelajari, tapi tadi kita fokus masalah ekonomi dan masalah kedaulatan. Jadi tadi tadi Bu Menlu sampaikan kita tidak ingin mengganggu stabilitas keamanan di kawasan ini," ucap Luhut.
Salah satu yang dikembangkan itu adalah Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lanal) di Natuna. "Ya pastilah itu dilakukan sedang dalam perencanaan, tentu tidak bisa kita buka semua," tambah Luhut.
Selain soal pertahanan, sektor yang dikembangkan lain di Natuna adalah ekonomi, migas, dan perikanan. Natuna punya cadangan blok migas yang besar dengan potensi perikanan yang juga besar.
"(Soal) listrik tadi menteri ESDM sudah katakan bahwa gas sedang dialirkan ke Pulau Pamping dan itu mungkin 50 mega watt atau secara bertahap akan disampaikan," ucap Luhut soal listrik di Natuna.
Credit news.detik.com
