Ankara (CB) - Pemerintah Tuki berencana memperpanjang
status darurat yang diberlakukan setelah kudeta gagal tahun 2016 untuk
keenam kalinya.
Wakil Perdana Menteri Bekir Bozdag pada Senin (8/1) mengatakan status darurat akan "diperpanjang sekali lagi" selama tiga bulan dan akan dibahas dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional (MGK) berikutnya. Perpanjangan terbaru itu akan berakhir 19 Januari.
MGK pertama harus merekomendasikan langkah tersebut dan persoalan itu akan dikembalikan lagi ke kabinet, kata Bozdag kepada para reporter di Ankara setelah rapat menteri yang dipimpin oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Parlemen kemudian harus secara resmi menyetujui perpanjangan itu.
Status darurat tersebut diterapkan beberapa hari setelah upaya penggulingan Erdogan pada 15 Juli 2016. Ulama Fethullah Gulen yang tinggal di Amerika Serikat disalahkan atas upaya kudeta gagal tersebut.
Gulen membantah tuduhan itu, namun otoritas memanfaatkan status darurat untuk menindak keras mereka yang dituduh memiliki hubungan dengan gerakannya dan militan Kurdi.
Sejak upaya kudeta, lebih dari 55.000 orang sudah ditangkap sementara 140.000 lebih pegawai sektor publik, termasuk hakim dan guru, diskors atau dipecat, demikian menurut siaran kantor berita AFP.
Wakil Perdana Menteri Bekir Bozdag pada Senin (8/1) mengatakan status darurat akan "diperpanjang sekali lagi" selama tiga bulan dan akan dibahas dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional (MGK) berikutnya. Perpanjangan terbaru itu akan berakhir 19 Januari.
MGK pertama harus merekomendasikan langkah tersebut dan persoalan itu akan dikembalikan lagi ke kabinet, kata Bozdag kepada para reporter di Ankara setelah rapat menteri yang dipimpin oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Parlemen kemudian harus secara resmi menyetujui perpanjangan itu.
Status darurat tersebut diterapkan beberapa hari setelah upaya penggulingan Erdogan pada 15 Juli 2016. Ulama Fethullah Gulen yang tinggal di Amerika Serikat disalahkan atas upaya kudeta gagal tersebut.
Gulen membantah tuduhan itu, namun otoritas memanfaatkan status darurat untuk menindak keras mereka yang dituduh memiliki hubungan dengan gerakannya dan militan Kurdi.
Sejak upaya kudeta, lebih dari 55.000 orang sudah ditangkap sementara 140.000 lebih pegawai sektor publik, termasuk hakim dan guru, diskors atau dipecat, demikian menurut siaran kantor berita AFP.
Credit antaranews.com