GAZA
- Hamas angkat bicara mengenai pernyataan Amerika Serikat (AS) yang
menyebut Hamas harus menyerahkan senjata dan mengakui Israel sebelum
bergabung dengan Pemeritahan Palestina Bersatu.
Pejabat senior Hamas, Bassem Naim menyebut pernyataan AS tersebut sebagai upaya Washington untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Palestina. "Hak rakyat kita untuk memilih pemerintahannya sesuai dengan kepentingan strategis tertinggi mereka," ucap Naim.
Dia kemudian mengatakan, utusan khusus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt telah tunduk pada tekanan dari pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Pernyataan ini adalah hasil tekanan kuat dari pemerintah sayap kananNetanyahu dan sejalan dengan pernyataan Netanyahu pada dua hari lalu," ungkapnya, seperti dilansir PressTV pada Kamis (19/10).
Naim merujuk pada sebuah pernyataan oleh kabinet Netanyahu, yang mengatakan bahwa Tel Aviv tidak akan melakukan negosiasi dengan pemerintah persatuan Palestina jika Hamas belum menyerahkan senjata mereka, menghentikan kekerasan, dan juga mengakui Israel.
Pejabat senior Hamas, Bassem Naim menyebut pernyataan AS tersebut sebagai upaya Washington untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Palestina. "Hak rakyat kita untuk memilih pemerintahannya sesuai dengan kepentingan strategis tertinggi mereka," ucap Naim.
Dia kemudian mengatakan, utusan khusus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt telah tunduk pada tekanan dari pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Pernyataan ini adalah hasil tekanan kuat dari pemerintah sayap kananNetanyahu dan sejalan dengan pernyataan Netanyahu pada dua hari lalu," ungkapnya, seperti dilansir PressTV pada Kamis (19/10).
Naim merujuk pada sebuah pernyataan oleh kabinet Netanyahu, yang mengatakan bahwa Tel Aviv tidak akan melakukan negosiasi dengan pemerintah persatuan Palestina jika Hamas belum menyerahkan senjata mereka, menghentikan kekerasan, dan juga mengakui Israel.
Credit sindonews.com
