Pasca rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas
pekan lalu, Washington menilai Palestina kini harus mengakui Israel dan
melucuti senjata pasukan Hamas. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)
Utusan khusus Presiden Donald Trump untuk negosiasi internasional, Jason Greenblatt yang kerap mengunjungi kawasan konflik tersebut untuk mencari cara memulai perundingan damai, menyampaikan sejumlah kondisi yang mesti dilakukan di kawasan itu.
“Setiap Pemerintah Palestina harus secara tegas dan terbuka berkomitmen atas tindakan non-kekerasan, mengakui negara Israel, menerima kesepatan sebelumnya dan obligasi antar Partai -termasuk melucuti teroris (Hamas)- dan berkomitmen melakukan perundingan damai,” kata Greenblatt dalam pernyataannya.
“Bila Hamas memainkan peran apa pun di pemerintahan Palestina, mereka harus menerima persyaratan dasarnya,” lanjut Greenblatt.
Pernyataan Greenblatt tersebut ditanggapi senada oleh Pemerintah Israel pada pekan ini. Israel berjanji tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah kesatuan Palestina yang menyertakan Hamas, kecuali kelompok Islam itu menyetujui daftar tuntutan yang diajukan.
Daftar tuntutan itu bukan hanya berisi Hamas mesti mengakui Israel dan meninggalkan segala bentuk kekerasan, namun juga mengembalikan sisa jenazah dua tentara Israel yang terbunuh di Gaza, dan serangkaian persyaratan lainnya.
Pejabat senior Hamas Bassem Naim mengutuk pernyataan Greenblatt dan menuduh Amerika Serikat tunduk atas tekanan pemerintah sayap kanan Israel yang merupakan sekutu Washington.
“Ini adalah campur tangan terang-terangan dalam urusan Palestina, karena hak masyarakat kami untuk memilih pemerintahannya sendiri sesuai kepentingan strategis yang paling penting,” kata Naim, dikutip dari AFP.
“Pernyataan ini datang di bawah tekanan sayap kanan yang esktrem dari Pemerintahan Netanyahu dan sejalan dengan pernyataannya dua hari lalu,” lanjut Naim.
Dua kelompok terbesar di Palestina, Fatah dan Hamas menyepakati rekonsiliasi damai pada pekan lalu di Kairo, Mesir, setelah perundingan yang berlangsung bertahun-tahun.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut keinginan baik Hamas untuk rujuk dan mengharapkan dapat mengakhiri perang sipil selama satu dekade terakhir yang juga berimbas pada persatuan bangsa Palestina.
Abbas pun berencana segera mengunjungi Gaza untuk pertama kalinya sejak Hamas menguasari kawasan itu secara utuh pada 2007 silam. Langkah Abbas ini dilakukan sebagai simbol persatuan bangsa Palestina yang menyambut baik upaya perdamaian kedua partai politik itu.
Credit cnnindonesia.com
AS: Hamas Harus Serahkan Senjata Jika Gabung Pemerintahan Palestina Bersatu
WASHINGTON
- Utusan khusus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Timur
Tengah, Jason Greenblatt menyatakan, Hamas harus menyerahkan semua
senjata mereka jika memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan
Palestina Bersatu.
"Jika Hamas ingin bergabung dengan pemerintah Palestina, mereka harus mengurangi kekerasan dan melakukan perundingan damai dengan Israel," kata Greenblatt dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Russia Today pada Kamis (19/10).
"Hamas harus memenuhi tuntutan internasional untuk mengakui Israel dan menerima kesepakatan sebelumnya. Fraksi tersebut selalu menolak tuntutan serupa di masa lalu," sambungnya.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas sejatinya sempat meminta Hamas untuk menyerahkan semua senjata yang mereka miliki. Namun, Hamas menolaknya, dengan alasan senjata itu ditujukan untuk melakukan perlawanan terhadap Israel.
Meski demikian, pemimpin Hamas, Ismel Haniyeh menuturkan pihaknya siap untuk mendiskusikan semua pilihan rekonsiliasi dengan Fatah, khususnya mengenai upaya perlawanan terhadap Israel.
"Kami di Hamas siap berdialog dengan saudara-saudara kita di Fatah dan faksi lainnya sepakat bagaimana membuat keputusan termasuk keputusan tentang perlawanan. Kami tidak memiliki masalah dengan keputusan untuk menjadi keputusan bersama," ungkapnya beberapa waktu lalu.
"Jika Hamas ingin bergabung dengan pemerintah Palestina, mereka harus mengurangi kekerasan dan melakukan perundingan damai dengan Israel," kata Greenblatt dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Russia Today pada Kamis (19/10).
"Hamas harus memenuhi tuntutan internasional untuk mengakui Israel dan menerima kesepakatan sebelumnya. Fraksi tersebut selalu menolak tuntutan serupa di masa lalu," sambungnya.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas sejatinya sempat meminta Hamas untuk menyerahkan semua senjata yang mereka miliki. Namun, Hamas menolaknya, dengan alasan senjata itu ditujukan untuk melakukan perlawanan terhadap Israel.
Meski demikian, pemimpin Hamas, Ismel Haniyeh menuturkan pihaknya siap untuk mendiskusikan semua pilihan rekonsiliasi dengan Fatah, khususnya mengenai upaya perlawanan terhadap Israel.
"Kami di Hamas siap berdialog dengan saudara-saudara kita di Fatah dan faksi lainnya sepakat bagaimana membuat keputusan termasuk keputusan tentang perlawanan. Kami tidak memiliki masalah dengan keputusan untuk menjadi keputusan bersama," ungkapnya beberapa waktu lalu.
Credit sindonews.com
