NEW YORK
- Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley
memperingatkan, jika tidak diubah, kesepakatan nuklir Iran bisa mengubah
Teheran menjadi Korea Utara (Korut) kedua. Haley menyatakan, ia yakin
sudah saatnya untuk memeriksa kembali kesepakatan nuklir, yang
menurutnya penuh dengan cacat.
Seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (6/9), menurut Haley, jika tidak segera direvisi, ia khawatir Iran akan mengembangkan senjata nuklir yang bisa mengancam AS, layaknya Korut.
"Kita seharusnya tidak terikat pada kesepakatan apapun dan mengorbankan keamanan AS untuk mengatakan bahwa kita akan melakukannya," sambungnya dalam sebuah pernyataan.
Dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh Iran dan 6 kekuatan dunia, Teheran seharusnya menghentikan program nuklirnya, mengizinkan pemeriksaan di situs nuklir dengan imbalan Washington dan sekutunya mengangkat beberapa sanksi. Sejauh ini, badan pengawas nuklir IAEA dan Departemen Luar Negeri AS telah melaporkan bahwa Teheran telah mematuhi ketentuan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), inti dari kesepakatan tersebut.
Tapi, Haley dan tokoh berpengaruh lainnya di pemerintahan Donald Trump berpendapat, Iran terus mengembangkan program rudal balisitiknya, yang dalam pandangan AS adalah pelanggaran terhadap kesepakatan itu.
Haley berpendapat, pengembangan rudal balistik yang terus berlanjut di Teheran, dan dugaan dukungan terhadap terorisme global harus diperhitungkan. Dia memperingatkan, saat persyaratan JCPOA berakhr pada tahun 2025, itu membuka jalan bagi Iran untuk melanjutkan penelitian senjata.
"Itu adalah hari ketika militer Iran mungkin sudah memiliki teknologi rudal untuk mengirim hulu ledak nuklir ke AS, sebuah teknologi yang baru saja dikembangkan Korut," katanya.
Seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (6/9), menurut Haley, jika tidak segera direvisi, ia khawatir Iran akan mengembangkan senjata nuklir yang bisa mengancam AS, layaknya Korut.
"Kita seharusnya tidak terikat pada kesepakatan apapun dan mengorbankan keamanan AS untuk mengatakan bahwa kita akan melakukannya," sambungnya dalam sebuah pernyataan.
Dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh Iran dan 6 kekuatan dunia, Teheran seharusnya menghentikan program nuklirnya, mengizinkan pemeriksaan di situs nuklir dengan imbalan Washington dan sekutunya mengangkat beberapa sanksi. Sejauh ini, badan pengawas nuklir IAEA dan Departemen Luar Negeri AS telah melaporkan bahwa Teheran telah mematuhi ketentuan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), inti dari kesepakatan tersebut.
Tapi, Haley dan tokoh berpengaruh lainnya di pemerintahan Donald Trump berpendapat, Iran terus mengembangkan program rudal balisitiknya, yang dalam pandangan AS adalah pelanggaran terhadap kesepakatan itu.
Haley berpendapat, pengembangan rudal balistik yang terus berlanjut di Teheran, dan dugaan dukungan terhadap terorisme global harus diperhitungkan. Dia memperingatkan, saat persyaratan JCPOA berakhr pada tahun 2025, itu membuka jalan bagi Iran untuk melanjutkan penelitian senjata.
"Itu adalah hari ketika militer Iran mungkin sudah memiliki teknologi rudal untuk mengirim hulu ledak nuklir ke AS, sebuah teknologi yang baru saja dikembangkan Korut," katanya.
Credit sindonews.com
