Kepulauan-kepualauan kecil di kawasan Laut Cina
Selatan, daerah ini sudah lama menjadi sumber konflik antarsejumlah
negara di Asia.
CB, TAIPEI -- Menteri pertahanan baru Taiwan
menegaskan pihaknya tidak akan mengakui zona pertahanan udara yang
dinyatakan Cina atas Laut Cina Selatan.
"Kami tidak akan mengakui ADIZ apapun dengan Cina," kata Menteri Pertahanan Feng Shinh-kuan kepada anggota parlemen dalam sidang parlemen dilansir Reuters.
Komentar itu datang setelah pemerintah baru Taiwan di bawah Presiden Tsai Ing-wen dari partai yang berhaluan kemerdekaan dilantik bulan lalu. Partai Progresif Demokratik membalik delapan tahun pemerintahan Nasionalis ramah Cina di pulau itu.
Para pejabat Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan terhadap putusan pengadilan internasional dalam beberapa pekan mendatang, pada kasus yang dibawa Filipina terhadap Cina atas klaim Laut Cina Selatan. AS khawatir putusan bisa mendorong Beijing mendeklarasikan zona indentifikasi pertahanan udara atau ADIZ, seperti yang terjadi di Laut Cina Timur pada 2013.
Cina mengundang kecaman dari Jepang dan AS ketika memaksakan ADIZ nya. Pesawat dharuskan mengidentifikasi diri mereka kepada pihak berwenang Cina, di atas Laut Cina Timur.
Cina tidak membenarkan atau membantah pihaknya berencana menyatakan zona tersebut untuk Laut Cina Selatan. Mereka mengatakan, keputusan akan didasarkan pada tingkat ancaman dan hak untuk menetapkannya.
Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, di mana lima triliun dolar AS dalam perdagangan kapal melintas tiap tahunnya. Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei memiliki klaim yang tumpang tindih, serta hubungan militer yang erat dengan Washington.
Kendati demikian, Taiwan tetap siaga dengan kemungkinan tindakan Cina terkait ADIZ.
"Di masa depan, kita tidak mengesampingkan Cina merencanakan sebuah ADIZ. Jika Cina berada di jalur untuk mengumumkan ini, maka akan bisa mengantar gelombang baru ketegangan di kawasan tersebut," kata Biro Keamanan Nasional Taiwan dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada parlemen.
"Kami tidak akan mengakui ADIZ apapun dengan Cina," kata Menteri Pertahanan Feng Shinh-kuan kepada anggota parlemen dalam sidang parlemen dilansir Reuters.
Komentar itu datang setelah pemerintah baru Taiwan di bawah Presiden Tsai Ing-wen dari partai yang berhaluan kemerdekaan dilantik bulan lalu. Partai Progresif Demokratik membalik delapan tahun pemerintahan Nasionalis ramah Cina di pulau itu.
Para pejabat Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan terhadap putusan pengadilan internasional dalam beberapa pekan mendatang, pada kasus yang dibawa Filipina terhadap Cina atas klaim Laut Cina Selatan. AS khawatir putusan bisa mendorong Beijing mendeklarasikan zona indentifikasi pertahanan udara atau ADIZ, seperti yang terjadi di Laut Cina Timur pada 2013.
Cina mengundang kecaman dari Jepang dan AS ketika memaksakan ADIZ nya. Pesawat dharuskan mengidentifikasi diri mereka kepada pihak berwenang Cina, di atas Laut Cina Timur.
Cina tidak membenarkan atau membantah pihaknya berencana menyatakan zona tersebut untuk Laut Cina Selatan. Mereka mengatakan, keputusan akan didasarkan pada tingkat ancaman dan hak untuk menetapkannya.
Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, di mana lima triliun dolar AS dalam perdagangan kapal melintas tiap tahunnya. Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei memiliki klaim yang tumpang tindih, serta hubungan militer yang erat dengan Washington.
Kendati demikian, Taiwan tetap siaga dengan kemungkinan tindakan Cina terkait ADIZ.
"Di masa depan, kita tidak mengesampingkan Cina merencanakan sebuah ADIZ. Jika Cina berada di jalur untuk mengumumkan ini, maka akan bisa mengantar gelombang baru ketegangan di kawasan tersebut," kata Biro Keamanan Nasional Taiwan dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada parlemen.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Taiwan tidak Akui Zona Pertahanan Udara Cina di Laut Cina Selatan
Citra satlit pada April 2015 menunjukkan landasan udara yang sedang dibangun di Karang Fiery Cross, Laut Cina Selatan.
CB, TAIPEI -- Menteri pertahanan baru Taiwan
mengatakan pada Senin (6/6), tidak akan mengakui wilayah pertahanan
udara apa pun yang dinyatakan Cina di atas Laut Cina Selatan.
Para pejabat AS telah menyampaikan kekhawatiran keputusan pengadilan internasional dalam beberapa pekan ke depan terkait kasus yang diajukan Filipina terhadap Cina atas klaimnya di Laut Cina Selatan dapat memicu Beijing menyatakan sebuah zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ), seperti yang dilakukan di atas Laut Cina Timur pada 2013.
Cina mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, yang dilewati oleh kapal-kapal perdagangan senilai lima triliun dolar AS tiap tahunnya. Filipina, Malaysia, Taiwan, Vietnam dan Brunei Darussalam juga memiliki klaim atas wilayah yang sama, begitu pula dengan adanya ikatan militer yang erat dengan AS.
"Kami tidak akan mengakui ADIZ apa pun oleh Cina," Menteri Pertahanan Taiwan, Feng Shih Kuan mengatakan kepada para anggota parlemen dalam sebuah rapat.
Pernyataan itu muncul setelah pemerintahan baru Taiwan di bawah Presiden Tsai ing Wen, dari partai yang condong ke arah kemerdekaan, diambil sumpahnya saat pengangkatan pada bulan lalu. Partai Demokratis Progresif pimpinan Tsai menggulingkan kekuasaan nasionalis yang dekat dengan Cina dan telah menjabat di pulau itu selama delapan tahun.
Cina mendapatkan komentar tajam dari Jepang dan AS saat mereka memberlakukan ADIZ, wilayah dimana pesawat diharuskan untuk mengidentifikasi mereka kepada pihak berwenang Cina, di atas Laut Cina Timur.
Cina belum mengonfirmasi atau menyangkal perencanaan zona tersebut di Laut Cina Selatan, dan menyatakan sebuah keputusan akan didasarkan oleh tingkat ancaman dan mereka memiliki segala hak untuk memberlakukannya.
"Ke depannya, kami tidak menyingkirkan kemungkinan akan pemberlakukan ADIZ oleh Cina. Jika Cina mengarah kepada jalan ini, itu akan dapat menimbulkan ketegangan baru di wilayah itu," Biro Keamanan Nasional Taiwan mengatakan dalam sebuah laporan yang diserahkan kepada parlemen.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan pada Ahad (5/6) AS akan mempertimbangkan segala langkah Cina terkait zona pertahanan udara di atas Laut Cina Selatan dan menyebutnya sebagai sebuah hal yang provokatif dan menggoyahkan stabilitas.
Para pejabat AS telah menyampaikan kekhawatiran keputusan pengadilan internasional dalam beberapa pekan ke depan terkait kasus yang diajukan Filipina terhadap Cina atas klaimnya di Laut Cina Selatan dapat memicu Beijing menyatakan sebuah zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ), seperti yang dilakukan di atas Laut Cina Timur pada 2013.
Cina mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, yang dilewati oleh kapal-kapal perdagangan senilai lima triliun dolar AS tiap tahunnya. Filipina, Malaysia, Taiwan, Vietnam dan Brunei Darussalam juga memiliki klaim atas wilayah yang sama, begitu pula dengan adanya ikatan militer yang erat dengan AS.
"Kami tidak akan mengakui ADIZ apa pun oleh Cina," Menteri Pertahanan Taiwan, Feng Shih Kuan mengatakan kepada para anggota parlemen dalam sebuah rapat.
Pernyataan itu muncul setelah pemerintahan baru Taiwan di bawah Presiden Tsai ing Wen, dari partai yang condong ke arah kemerdekaan, diambil sumpahnya saat pengangkatan pada bulan lalu. Partai Demokratis Progresif pimpinan Tsai menggulingkan kekuasaan nasionalis yang dekat dengan Cina dan telah menjabat di pulau itu selama delapan tahun.
Cina mendapatkan komentar tajam dari Jepang dan AS saat mereka memberlakukan ADIZ, wilayah dimana pesawat diharuskan untuk mengidentifikasi mereka kepada pihak berwenang Cina, di atas Laut Cina Timur.
Cina belum mengonfirmasi atau menyangkal perencanaan zona tersebut di Laut Cina Selatan, dan menyatakan sebuah keputusan akan didasarkan oleh tingkat ancaman dan mereka memiliki segala hak untuk memberlakukannya.
"Ke depannya, kami tidak menyingkirkan kemungkinan akan pemberlakukan ADIZ oleh Cina. Jika Cina mengarah kepada jalan ini, itu akan dapat menimbulkan ketegangan baru di wilayah itu," Biro Keamanan Nasional Taiwan mengatakan dalam sebuah laporan yang diserahkan kepada parlemen.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan pada Ahad (5/6) AS akan mempertimbangkan segala langkah Cina terkait zona pertahanan udara di atas Laut Cina Selatan dan menyebutnya sebagai sebuah hal yang provokatif dan menggoyahkan stabilitas.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
