Seorang pria membentuk siluet saat
meniupkan Shofar, tanduk biri-biri, dengan latar belakang Masjidil Aqsa
(kanan) yang berlokasi di kota tua Yerusalem yang dikenal dengan Baitul
Maqdis, Minggu (10/12/2017). (REUTERS/Ammar Awad )
Berlin, Jerman (CB) - Kanselir Jerman Angela Merkel telah
menegaskan kembali komitmen Jerman, bagi "penyelesaian dua-negara"
Palestina-Israel, dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel
Benjamin Netanyahu pada Senin (15/4).
"Kanselir telah menggarisbawahi kepentingan yang berlanjut mengenai penyelesaian dua-negara, yang dapat dicapai melalui perundingan antara kedua pihak," kata Juru Bicara Merkel, Steffen Seibert, di dalam satu pernyataan.
"(Penyelesaian dua-negara, red) ini harus tetap menjadi sasaran upaya internasional," ia menegaskan.
Pernyataan keras Merkel untuk mendukung penyelesaian dua-negara dikeluarkan di tengah laporan media bahwa rencana perdamaian Timur Tengah Presiden AS Donald Trump tampaknya tak sampai pada pewujudan negara Palestina secara penuh.
Washington Post melaporkan pada Ahad bahwa rencana Trump diperkirakan menyarankan "otonomi" Palestina dan bukan "kedaulatan".
Pada Senin, kalangan mantan politisi Eropa mengecam Trump karena melanjutkan kebijakan "satu-pihak" dalam konflik Palestina-Israel.
"Eropa mesti menolak setiap rencana yang tidak menciptakan Negara Palestina yang berdampingan dengan Israel, dengan Al-Quds (Jerusalem) sebagai ibu kota kedua negara itu," kata mereka di dalam surat kepada pemerintah Eropa dan Uni Eropa serta harian Inggris, The Guardian.
Surat tersebut ditandatangani oleh lebih dari 30 mantan menteri luar negeri dan perdana menteri.
"Kanselir telah menggarisbawahi kepentingan yang berlanjut mengenai penyelesaian dua-negara, yang dapat dicapai melalui perundingan antara kedua pihak," kata Juru Bicara Merkel, Steffen Seibert, di dalam satu pernyataan.
"(Penyelesaian dua-negara, red) ini harus tetap menjadi sasaran upaya internasional," ia menegaskan.
Pernyataan keras Merkel untuk mendukung penyelesaian dua-negara dikeluarkan di tengah laporan media bahwa rencana perdamaian Timur Tengah Presiden AS Donald Trump tampaknya tak sampai pada pewujudan negara Palestina secara penuh.
Washington Post melaporkan pada Ahad bahwa rencana Trump diperkirakan menyarankan "otonomi" Palestina dan bukan "kedaulatan".
Pada Senin, kalangan mantan politisi Eropa mengecam Trump karena melanjutkan kebijakan "satu-pihak" dalam konflik Palestina-Israel.
"Eropa mesti menolak setiap rencana yang tidak menciptakan Negara Palestina yang berdampingan dengan Israel, dengan Al-Quds (Jerusalem) sebagai ibu kota kedua negara itu," kata mereka di dalam surat kepada pemerintah Eropa dan Uni Eropa serta harian Inggris, The Guardian.
Surat tersebut ditandatangani oleh lebih dari 30 mantan menteri luar negeri dan perdana menteri.
Credit antaranews.com
