Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
memimpin sidang terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas tentang
pelatihan dan peningkatan kapasitas pasukan misi pemelihara perdamaian
PBB di Markas PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa (7/5/2019).
(Kemenlu RI)
New York, Amerika Serikat (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno
Marsudi memimpin sidang terbuka Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas tentang pelatihan dan peningkatan
kapasitas pasukan misi pemelihara perdamaian PBB di Markas PBB di New
York, Amerika Serikat pada Selasa.
Sidang terbuka DK PBB bertema "Menabur Benih Perdamaian: Pelatihan dan Pembangunan Kapasitas untuk Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Pasukan Perdamaian PBB" diadakan dalam rangka Kepemimpinan Indonesia di Dewan Keamanan sepanjang Mei 2019.
Tema itu memang sejalan dengan kiprah Indonesia di kancah internasional sebagai salah satu negara terbesar penyumbang pasukan untuk misi pemelihara perdamaian PBB.
Menlu Retno Marsudi menjelaskan bahwa sidang terbuka DK PBB dengan tema tersebut diadakan untuk mencari cara atau upaya bersama dalam meningkatkan keselamatan, kemampuan dan kinerja personel pasukan perdamaian melalui pelatihan dan pembangunan kapasitas yang memadai.
"Fokus dari 'training' dan 'capacity building' itu bagaimana dapat meningkatkan kinerja dan keselamatan para 'peacekeepers'," ujarnya.
Menlu RI dalam sidang terbuka DK PBB itu pun menekankan bahwa operasi penjaga perdamaian PBB merupakan alat paling efektif bagi upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
"Penelitian menunjukkan bahwa operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB lebih efisien daripada misi unilateral ('unilateral mission'), dan delapan kali lebih murah. Operasi pemeliharaan perdamaian PBB alat efektif untuk menjaga perdamaian internasional," tutur Menlu Retno.
PBB sejauh ini telah melaksanakan sebanyak 71 misi pemeliharaan perdamaian. Saat ini ada 14 misi pemeliharaan perdamaian PBB, dan pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia ikut dalam delapan misi PBB.
Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB tentang operasi pemeliharaan perdamaian itu dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Pertemuan Debat Terbuka DK PBB dengan tema utama "Menabur Benih Perdamaian" itu merupakan salah satu agenda prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Sidang terbuka DK PBB bertema "Menabur Benih Perdamaian: Pelatihan dan Pembangunan Kapasitas untuk Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Pasukan Perdamaian PBB" diadakan dalam rangka Kepemimpinan Indonesia di Dewan Keamanan sepanjang Mei 2019.
Tema itu memang sejalan dengan kiprah Indonesia di kancah internasional sebagai salah satu negara terbesar penyumbang pasukan untuk misi pemelihara perdamaian PBB.
Menlu Retno Marsudi menjelaskan bahwa sidang terbuka DK PBB dengan tema tersebut diadakan untuk mencari cara atau upaya bersama dalam meningkatkan keselamatan, kemampuan dan kinerja personel pasukan perdamaian melalui pelatihan dan pembangunan kapasitas yang memadai.
"Fokus dari 'training' dan 'capacity building' itu bagaimana dapat meningkatkan kinerja dan keselamatan para 'peacekeepers'," ujarnya.
Menlu RI dalam sidang terbuka DK PBB itu pun menekankan bahwa operasi penjaga perdamaian PBB merupakan alat paling efektif bagi upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
"Penelitian menunjukkan bahwa operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB lebih efisien daripada misi unilateral ('unilateral mission'), dan delapan kali lebih murah. Operasi pemeliharaan perdamaian PBB alat efektif untuk menjaga perdamaian internasional," tutur Menlu Retno.
PBB sejauh ini telah melaksanakan sebanyak 71 misi pemeliharaan perdamaian. Saat ini ada 14 misi pemeliharaan perdamaian PBB, dan pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia ikut dalam delapan misi PBB.
Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB tentang operasi pemeliharaan perdamaian itu dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Pertemuan Debat Terbuka DK PBB dengan tema utama "Menabur Benih Perdamaian" itu merupakan salah satu agenda prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Credit antaranews.com
