Rabu, 08 Mei 2019

Palestina Minta Uni Eropa Ikut Jembatani Solusi Dua Negara


Asap tebal terlihat di Gaza, Palestina, Ahad (5/5), setelah dihantan roket Israel.
Asap tebal terlihat di Gaza, Palestina, Ahad (5/5), setelah dihantan roket Israel.
Foto: AP Photo/Khalil Hamra

Palestina menolak rencana solusi yang diajukan Amerika Serikat




CB, NEW YORK — Palestina meminta Uni Eropa (UE) untuk terus bertindak meneguhkan solusi dua negara antara negara itu dan Israel. Hal itu menyusul rencana perdamaian AS yang dinilai bisa merugikan Palestina.


Seperti dilansir Arab News, Rabu (8/5), utusan Palestina dalam sidang Dewan Keamanan (DK) PBB di New York, Amerika Serikat (AS), menyampaikan usulan tersebut. Bagi Palestina, AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump bias dalam memandang persoalan antara Palestina dan Israel. Pada bulan depan, rencananya Washington DC akan mengajukan rencana jalannya perundingan damai antara kedua belah pihak itu.

Bagaimanapun, Palestina menolak proposal yang diajukan AS. Duta Besar Palestina Riyad Mansour mendesak pejabat Eropa mengambil langkah insiatif. Tidak perlu membiarkan AS menjadi pemain utama dalam proses perdamaian di Timur Tengah.


Palestina juga mendesak Uni Eropa untuk menyerukan konferensi internasional yang akan menegaskan kembali konsensus global solusi dua negara demi meredam konflik Palestina-Israel. “Kami melibatkan mereka (Uni Eropa --Red). Mereka harus bertindak. Kami sangat senang menunjukkan, ada lebih dari satu pemain di lapangan, mencoba menentukan bagaimana kami bergerak maju,” kata Riyad Mansour.


Palestina juga mendesak negara-negara Eropa, khususnya Prancis, Italia, Spanyol, Portugal, Irlandia, Belgia, dan Luksemburg, untuk mengakui kedaulatan negara Palestina.


Resolusi PBB telah mengadvokasi solusi dua negara, yakni Palestina menjadi negara merdeka yang berdaulat. Demikian pula dengan Israel, yang dalam skema solusi ini diakui juga sebagai negara berdaulat.


Mansour mengatakan Palestina juga ingin Rusia meningkatkan diplomasi Timur Tengahnya serta menyarankan PBB agar dapat menyelenggarakan kuartet perdamaian Timur Tengah.


Dalam kesempatan yang sama, Mansour menuding rencana AS hanya menjadi dalih bagi pemerintah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok lebih banyak lagi wilayah Palestina.


Sebagai informasi, dalam kampanye pemilu Israel belum lama ini, Netanyahu berjanji untuk mengakuisisi permukiman Tepi Barat. Langkah-langkah ini jelas mengabaikan harapan adanya solusi dua negara.


Mansour meyakini Palestina masih memiliki dukungan besar-besar di arena internasional. Namun, dia mengatakan jika diplomasi gagal, maka pertempuran dapat berubah menjadi demografi. “Jika ini yang mereka ingin paksakan pada kami, rakyat Palestina akan mempercepat mesin reproduksi mereka dan meningkatkan jumlah warga Palestina untuk menghadapi apartheid,” ujar dia.





Credit  republika.co.id