Khartoum (CB) - Kelompok oposisi Sudan, aliansi Perubahan dan Kebebasan, mengancam akan melancarkan aksi "pembangkangan sipil" jika Dewan Peralihan Militer (MTC) menolak untuk secepatnya menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Dalam satu taklimat pada Rabu (8/5) di Ibu Kota Sudan, Khartoum, Khalid Omer Youssef --Sekretaris Jenderal Partai Kongres Sudan (komponen di dalam aliansi Perubahan dan Kebebasan)-- menuduh MTC "bermanuver" untuk menghindari penyerahan kekuasaan eksekutif.

"Kami memiliki banyak pilihan, termasuk demonstrasi dan aksi duduk, selain rencana bagi kegiatan pembangkangan sipil," kata Youssef.

"Tapi kami lebih suka mencapai penyelesaian melalui perundingan dengan MTC jika Dewan tersebut dapat menerima keadaan secara sungguh-sungguh," ia menambahkan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Pada Selasa, MTC menolak rancangan usul yang diajukan oleh aliansi oposisi.

Medani Abas Medani, anggota utama aliansi Perubahan dan Kebebasan, mengatakan penolak yang dilakukan MTC terhadap usul oposisi "membuat rumit keadaan".

Ia menggambarkan pernyataan MTC belum lama ini mengenai peran Hukum Syari'ah sebagai "upaya untuk mengalihkan peralihan perhatian dari masalah utama --yaitu, upaya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah sipil".

Medani menuduh MTC "melancarkan taktik rejim lama". Ia juga menyatakan aparatur keamanan lama Sudan "masih menguasai negeri itu".

Pada 11 April, militer Sudan mengumumkan "pencopotan" presiden Omar al-Bashir, setelah berbulan-bulan protes massa terhadap 30 tahun kekuasaannya.

MTC sekarang memimpin "masa peralihan" dua-tahun, dan selama itu MTC berjanji akan menyelenggarakan pemilihan presiden secara bebas.

Namun, demonstran tetap berada di jalan guna menuntut dewan militer menyerahkan kekuasaan --dalam waktu secepatnya-- kepada pemerintah sipil.