Arsip
Foto. Pendukung mengibarkan bendera Turki menjelang dimulainya reli
politik Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu (tidak ada dalam
foto) pada referendum Turki mendatang, di Metz, Prancis, Minggu
(12/3/2017). (REUTERS/Vincent Kessler)
Istanbul (CB) - Turki pada Senin membantah pemberitaan
media bahwa mereka menutup gerbang perbatasan selatannya dengan Irak
utara sebagai respons terhadap pelaksanaan referendum kemerdekaan di
Kurdistan Irak, tapi menyatakan bahwa penjagaan ketat dilakukan.
"Perbatasan Habur tidak ditutup," kata Menteri Bea Cukai Bulent Tufenkci seperti dikutip kantor berita negara Anadolu. "Penjagaan ketat diberlakukan untuk alasan keamanan."
Sejumlah saksi di wilayah tersebut juga mengatakan bahwa gerbang perbatasan tetap dibuka, namun lalu lintas di perbatasan berjalan lambat.
Warga Kurdi Irak menggelar pemungutan suara referendum kemerdekaan tidak mengikat pada Senin, meski pun ada peringatan dari Baghdad serta negara tetangga Iran dan Turki.
Ankara pada Senin menyebut upaya referendum oleh Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) "batal demi hukum" dan menyatakan tidak akan mengakuinya.
"Kami tidak mengakui inisiatif ini yang tidak sesuai dengan dasar hukum dan ilegal," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita AFP.
Kementerian juga memperbarui nasihat perjalanannya bagi orang Kurdi Irak, sangat menyarankan warga Turki meninggalkan kota Dohuk, Arbil dan Sulaymaniyah kalau mereka tidak butuh tinggal di sana karena risiko keamanan terkait pemungutan suara referendum.
"Perbatasan Habur tidak ditutup," kata Menteri Bea Cukai Bulent Tufenkci seperti dikutip kantor berita negara Anadolu. "Penjagaan ketat diberlakukan untuk alasan keamanan."
Sejumlah saksi di wilayah tersebut juga mengatakan bahwa gerbang perbatasan tetap dibuka, namun lalu lintas di perbatasan berjalan lambat.
Warga Kurdi Irak menggelar pemungutan suara referendum kemerdekaan tidak mengikat pada Senin, meski pun ada peringatan dari Baghdad serta negara tetangga Iran dan Turki.
Ankara pada Senin menyebut upaya referendum oleh Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) "batal demi hukum" dan menyatakan tidak akan mengakuinya.
"Kami tidak mengakui inisiatif ini yang tidak sesuai dengan dasar hukum dan ilegal," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita AFP.
Kementerian juga memperbarui nasihat perjalanannya bagi orang Kurdi Irak, sangat menyarankan warga Turki meninggalkan kota Dohuk, Arbil dan Sulaymaniyah kalau mereka tidak butuh tinggal di sana karena risiko keamanan terkait pemungutan suara referendum.
Credit antaranews.com
