Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian iklim Paris.
CB WASHINGTON -- Pemerintah
Amerika Serikat (AS) bersikeras akan tetap meninggalkan Kesepakatan
Paris. Pernyataan ini datang di tengah isu bahwa negara adidaya itu
kemungkinan besar tetap akan memenuhi ketentuan dalam perjanjian
mengenai iklim tersebut.
Pada Sabtu (16/9), sejumlah pejabat AS dan komisaris
iklim Uni Eropa Miguel Arias Canete melakukan pertemuan untuk membahas
kesepakatan itu. Menurutnya, pemerintah Negeri Paman Sam saat ini masih
akan meninjau ulang ketentuan dalam perjanjian serta melunakkan sikap
keras untuk menarik diri dari kesepakatan.
"AS tidak akan menarik diri dari kesepakatan Paris
dan menawarkan kembali untuk terlibat dalam perjanjian ini," ujar Arias
dilansir Wall Street Journal, Ahad (17/9).
Canete mengatakan AS kemungkinan akan melakukan
peninjauan atas syarat yang dapat dipenuhi untuk bergabung kembali
dalam. Namun, itu mungkin bukanlah sebuah bentuk negosiasi Kemungkinan
besar AS akan membahas keputusan mengenai Kesepakatan paris di sela-sela
Sidang Umum PBB pekan depan. Di sana, negara itu juga mengumumkan
bagaimana posisi mereka sebenarnya saat ini dalam perjanjian.
"Tentu ini adalah pesan yang terkesan sangat berbeda
dari apa yang kami dengar dari pernyataan AS sebelumnya mengenai posisi
mereka dalam Kesepakatan Paris," kata Canete.
Kesepakatan Paris berisi sejumlah ketentuan mengenai
iklim secara komprehensif untuk pertama di dunia. Perjanjian ini dibuat
pada 2015 dengan tujuan utama menjaga kenaikan rata-rata suhu global.
Negara-negara yang terlibat dalam Kesepakatan Paris
diharuskan mengurangi emisi karbon yang rentan membuat perubahan iklim
atau pemanasan global. Saat ini, sebanyak 147 dari 197 negara telah
menandatangani perjanjian itu.Hanya ada dua negara, yaitu Suriah dan
Nikaragua yang memiliki abstain.
AS menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi
kesepakatan yang berlaku pada November 2016 lalu. Pada September di
tahun itu, mantan presiden Barack Obama menyetujui isi perjanjian.
Meski demikian, Presiden AS Donald Trump kemudian
mengumumkan bahwa negaranya telah menarik diri dari Kesepakatan Paris
pada 3 Juni. Ia mengatakan diperlukan negosiasi terlenih dahulu untuk
mencapai bagaimana perjanjian dapat dibuat dengan lebih adil.
Trump yang mulai menjabat sejak 20 Januari lalu
sebagai Presiden AS mengaku keberatan dengan kesepakatan itu. Ia menilai
bahwa ketentuan yang ada dalam perjanjian Paris hanyalah tipuan yang
dibuat oleh Cina.
Sepanjang kampanye presiden pada 2016, Trump
berulang kali mengatakan bahwa isi kesepakatan itu berdampak sangat
buruk bagi perekonomian AS. Miliarder itu melihat banyak kemungkinan
bahwa birokrat asing memanfaatkan hal itu untuk mengendalikan jumlah
energi yang dimiliki negara itu.
Ia mengklaim bahwa Kesepakatan Paris telah membuat
indeks perekonomian AS menurun hingga 3 triliun dolar AS. Tak hanya itu,
sebanyak 6,5 juta pekerjaan hilang akibat ketentuan dalam perjanjian
tersebut.
"Sementara, negara saingan kami seperti Cina dan
India mendapat perlakukan lebih baik. Untuk memenuhi kewajiban
melindungi negara dan seluruh masyarakat, AS keluar dari Kesepakatan
Paris," jelas Trump.
Menanggapi pernyataan Canete, juru bicara Gedung
Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan
dalam posisi AS untuk Kesepakatan Paris. Ia menegaskan bahwa negara itu
tetap pada pendirian bahwa isi perjanjian dapat memberikan keuntungan
atau lebih adil bagi mereka.
"Seperti yang telah dikatakan oleh presiden dengan
sangat jelas, AS tetap menarik diri, kecuali jika kita dapat masuk
kembali dengan syarat yang lebih menguntungkan negara kita." ujar
Sanders.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
