Dewan Keamanan PBB (ANTARANews/Grafis/Awi)
Perserikatan Bangsa-bangsa, (CB) - Amerika Serikat
menginginkan Dewan Keamanan PBB menjatuhkan embargo minyak terhadap
Korea Utara, memutus kegiatan ekspor tekstil negara itu serta melarang
mempekerjakan buruh Korea Utara di luar negeri.
AS juga mendesak Dewan Keamanan untuk menerapkan pembekuan aset serta larangan perjalanan terhadap pemimpin Korut Kim Jong Un, demikian menurut rancangan resolusi yang dibaca Reuters, Rabu.
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-bangsa Nikki Haley mengatakan ia menginginkan agar kelima belas anggota Dewan Keamanan pada Senin melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi. Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan "terlalu dini" untuk menyelenggarakan pemungutan suara.
Belum ada kejelasan soal apakah rancang resolusi itu telah mendapat dukungan China.
Untuk dapat disahkan, resolusi harus didukung sembilan negara dan tidak ada veto (penolakan) dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia atau China.
China memasok sebagian besar kebutuhan minyak mentah Korea Utara.
Menurut data Korea Selatan, pasokan minyak mentah yang dikirim Beijing untuk Korut berjumlah sekitar 500.000 ton setiap tahun.
China juga mengekspor 200.000 ton produk minyak ke Korut, menurut data PBB.
Rancangan resolusi juga akan berisi larangan bagi Korea Utara untuk mengubah bentuk produk-produk minyak bumi yang sudah disuling dan gas alam cair.
Dewan Keamanan bulan lalu mengeluarkan sejumlah sanksi baru atas uji coba rudal jarak jauh yang dilakukan Korut pada Juli. Resolusi 5 Agustus berisi sanksi tersebut ditujukan untuk memangkas sepertiga pendapatan ekspor tahunan Pyongyang yang bernilai tiga miliar dolar, yaitu dengan melarang ekspor batu bara, besi, metal dan makanan laut.
Resolusi 5 Agustus telah membatasi jumlah warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri hingga tingkat saat ini. Rancangan resolusi yang baru akan sama sekali melarang berbagai pihak mempekerjakan warga Korea Utara di luar negeri.
Beberapa diplomat memperkirakan ada 60.000 hingga 100.000 warga Korut yang bekerja di luar negaranya.
Seorang penyelidik PBB untuk hak asasi manusia mengatakan pada 2015 bahwa Korea Utara memaksa lebih dari 50.000 warganya untuk bekerja di luar negeri, terutama di Rusia dan China, yang memberikan keuntungan antara 1,2 miliar dan 2,3 miliar dolar AS dalam satu tahun.
Menurut rancangan resolusi, Korut akan dilarang mengekspor tekstil, yang merupakan komoditi ekspor kedua negara tersebut setelah batu bara dan berbagai macam mineral lainnya. Hampir 80 persen ekspor tekstil dikirim ke China.
Aset maskapai penerbangan Korut yang dikendalikan militer, Air Koryo, akan dibekukan jika rancangan resolusi disahkan.
Air Koryo menyediakan penerbangan ke Beijing dan sejumlah kota lainnya di China, termasuk Dandong, yang merupakan titik transit utama perdagangan antara kedua negara.
Air Koryo juga melayani rute ke Vladivostok di Rusia.
AS juga mendesak Dewan Keamanan untuk menerapkan pembekuan aset serta larangan perjalanan terhadap pemimpin Korut Kim Jong Un, demikian menurut rancangan resolusi yang dibaca Reuters, Rabu.
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-bangsa Nikki Haley mengatakan ia menginginkan agar kelima belas anggota Dewan Keamanan pada Senin melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi. Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan "terlalu dini" untuk menyelenggarakan pemungutan suara.
Belum ada kejelasan soal apakah rancang resolusi itu telah mendapat dukungan China.
Untuk dapat disahkan, resolusi harus didukung sembilan negara dan tidak ada veto (penolakan) dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia atau China.
China memasok sebagian besar kebutuhan minyak mentah Korea Utara.
Menurut data Korea Selatan, pasokan minyak mentah yang dikirim Beijing untuk Korut berjumlah sekitar 500.000 ton setiap tahun.
China juga mengekspor 200.000 ton produk minyak ke Korut, menurut data PBB.
Rancangan resolusi juga akan berisi larangan bagi Korea Utara untuk mengubah bentuk produk-produk minyak bumi yang sudah disuling dan gas alam cair.
Dewan Keamanan bulan lalu mengeluarkan sejumlah sanksi baru atas uji coba rudal jarak jauh yang dilakukan Korut pada Juli. Resolusi 5 Agustus berisi sanksi tersebut ditujukan untuk memangkas sepertiga pendapatan ekspor tahunan Pyongyang yang bernilai tiga miliar dolar, yaitu dengan melarang ekspor batu bara, besi, metal dan makanan laut.
Resolusi 5 Agustus telah membatasi jumlah warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri hingga tingkat saat ini. Rancangan resolusi yang baru akan sama sekali melarang berbagai pihak mempekerjakan warga Korea Utara di luar negeri.
Beberapa diplomat memperkirakan ada 60.000 hingga 100.000 warga Korut yang bekerja di luar negaranya.
Seorang penyelidik PBB untuk hak asasi manusia mengatakan pada 2015 bahwa Korea Utara memaksa lebih dari 50.000 warganya untuk bekerja di luar negeri, terutama di Rusia dan China, yang memberikan keuntungan antara 1,2 miliar dan 2,3 miliar dolar AS dalam satu tahun.
Menurut rancangan resolusi, Korut akan dilarang mengekspor tekstil, yang merupakan komoditi ekspor kedua negara tersebut setelah batu bara dan berbagai macam mineral lainnya. Hampir 80 persen ekspor tekstil dikirim ke China.
Aset maskapai penerbangan Korut yang dikendalikan militer, Air Koryo, akan dibekukan jika rancangan resolusi disahkan.
Air Koryo menyediakan penerbangan ke Beijing dan sejumlah kota lainnya di China, termasuk Dandong, yang merupakan titik transit utama perdagangan antara kedua negara.
Air Koryo juga melayani rute ke Vladivostok di Rusia.
Credit antaranews.com
