Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Muhammad Nasir memberikan presentasi dalam acara Education
Outlook 2016 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2015. Acara
tersebut diselenggarakan oleh Tempo Media Group dan Universitas Katolik
Atma Jaya.
[TEMPO/Subekti; SB2015052701]
(Komunika Online)
CB, Serpong - Tiga daerah akan dijadikan percontohan untuk pemilihan kepala daerah menggunakan teknologi pemilu berbasis elektronik atau e-voting
pada 2018. "Tiga kabupaten itu adalah Bantaeng, Sulawesi Selatan; Empat
Lawang, Sumatera Selatan; serta Boalemo, Gorontalo," ujar Kepala
Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT Andrari Grahitandarnya, Selasa, 7
Juli 2015.
Hal ini disampaikan dia dalam kunjungan kerja Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Nasir meninjau penggunaan e-voting pada laboratorium Inovasi TIK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknolobi, Serpong, Tangerang Selatan.
Menurut Andrari, pemilu elektronik lebih meningkatkan akurasi pemilih dengan verifikasi pemilih menggunakan KTP elektronik serta sidik jari. Dengan sistem elektronik, asas langsung, bebas, umum, dan rahasia juga masih bisa terpenuhi. "Kami sudah menerapkannya untuk pemilihan kepala desa di berbagai wilayah di Indonesia," ucapnya.
"Basis data pemilu elektronik dengan menggunakan data kependudukan KTP elektronik, sistem pemilu elektronik ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain lebih cepat, akuntabel, akurat, dan dapat diaudit di tiap tahapannya," tuturnya.
Saat ini, kata Andrari, KPU sudah melakukan studi kelayakan terhadap e-voting. "Kami harapkan, dengan kecanggihan serta kemajuan teknologi sekarang, pemilihan umum ke depannya menggunakan e-voting," ucapnya.
Muhammad Nasir berujar, penggunaan e-voting sangat menekan anggaran pemilu karena tidak membutuhkan kertas yang banyak dalam penyelenggaraannya.
"Dengan e-voting dapat menekan biaya pemilu. Biasanya, saat pemilu dibutuhkan kertas yang banyak, tapi dengan e-voting ini sebaliknya, tidak membutuhkan kertas banyak, karena penyelenggaraannya lebih banyak menggunakan sistem elektronik," tutur Nasir.
Credit TEMPO.CO
