JAKARTA (CB) - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq
mendukung Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menuntaskan
reformasi Polri dengan menempatkannya pada satu kementerian seperti
halnya reformasi TNI yang kini sudah di bawah Kementerian Pertahanan.
"Saya mendukung pernyataan Menhan untuk menuntaskan reformasi Polri dan menempatkan Polri di bawah kementerian seperti TNI yang sudah direformasi dan kini berada di bawah Kementerian Pertahanan," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Menurutnya, reformasi Polri yang tidak tuntas memberi kesan bahwa polisi masih menjadi militer dengan seragam, senjata dan atribut militer lainnya, sementara TNI saat ini sudah berada di bawah sipil.
"Anggaran TNI sudah di bawah Kemenhan, sementara polisi anggarannya langsung di bawah Presiden," katanya.
Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa tegas tanpa harus menghiraukan keberatan Polri. "Tentara dulu juga menolak ketika mau direformasi. Tapi kini kita lihat hasilnya ketika militer di bawah supermasi sipil tidak ada lagi TNI berbisnis," katanya.
Menurutnya, Presiden Jokowi juga harus tegas karena supermasi sipil adalah satu keniscayaan sehingga penuntasan reformasi Polri tidak boleh lagi ditunda. "Konflik TNI-Polri akan terus terjadi kalau posisi TNI-Polri tidak disejajarkan. Kalau Polri di bawah kementerian akan banyak menyelesaikan masalah," katanya.
Menhan Ryamizard Ryacudu kembali memunculkan wacana lama agar kepolisian berada di bawah kementerian seperti halnya TNI. Dia menilai, Polri seharusnya tidak berada di bawah Presiden secara langsung karena Presiden sudah terlalu banyak urusan.
"Presiden itu repot lho, banyak urusannya. Dulu tentara di bawah Presiden karena panglima tertinggi itu Presiden. Tapi ada dualisme, masih ada Menteri Pertahanan, itu membantu," katanya.
Menurut Ryamizard, di banyak negara lain, polisi berada di bawah kementerian. Dia optimistis cepat atau lambat Polri akan berada di bawah kementerian tertentu. Meski demikian, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut mengaku belum tahu kementerian yang ideal untuk membawahi Korps Bhayangkara.
Credit OkeZone
"Saya mendukung pernyataan Menhan untuk menuntaskan reformasi Polri dan menempatkan Polri di bawah kementerian seperti TNI yang sudah direformasi dan kini berada di bawah Kementerian Pertahanan," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Menurutnya, reformasi Polri yang tidak tuntas memberi kesan bahwa polisi masih menjadi militer dengan seragam, senjata dan atribut militer lainnya, sementara TNI saat ini sudah berada di bawah sipil.
"Anggaran TNI sudah di bawah Kemenhan, sementara polisi anggarannya langsung di bawah Presiden," katanya.
Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa tegas tanpa harus menghiraukan keberatan Polri. "Tentara dulu juga menolak ketika mau direformasi. Tapi kini kita lihat hasilnya ketika militer di bawah supermasi sipil tidak ada lagi TNI berbisnis," katanya.
Menurutnya, Presiden Jokowi juga harus tegas karena supermasi sipil adalah satu keniscayaan sehingga penuntasan reformasi Polri tidak boleh lagi ditunda. "Konflik TNI-Polri akan terus terjadi kalau posisi TNI-Polri tidak disejajarkan. Kalau Polri di bawah kementerian akan banyak menyelesaikan masalah," katanya.
Menhan Ryamizard Ryacudu kembali memunculkan wacana lama agar kepolisian berada di bawah kementerian seperti halnya TNI. Dia menilai, Polri seharusnya tidak berada di bawah Presiden secara langsung karena Presiden sudah terlalu banyak urusan.
"Presiden itu repot lho, banyak urusannya. Dulu tentara di bawah Presiden karena panglima tertinggi itu Presiden. Tapi ada dualisme, masih ada Menteri Pertahanan, itu membantu," katanya.
Menurut Ryamizard, di banyak negara lain, polisi berada di bawah kementerian. Dia optimistis cepat atau lambat Polri akan berada di bawah kementerian tertentu. Meski demikian, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut mengaku belum tahu kementerian yang ideal untuk membawahi Korps Bhayangkara.
Credit OkeZone
