MOSKOW
- Menteri Luar Negeri Rusia mengutuk ancaman Amerika Serikat (AS)
terhadap pemerintah yang sah di Venezuela selama pembicaraan telepon
dengan mitranya dari AS pada hari Sabtu. Kementerian Luar Negeri Rusia
menyatakan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan koleganya dari AS, Mike
Pompeo, membahas situasi di Venezuela melalui telepon.
"Lavrov mengatakan Moskow siap untuk mengadakan pembicaraan bilateral tentang Venezuela dengan AS, tetapi perlu untuk secara ketat mengikuti prinsip-prinsip Piagam PBB karena hanya Venezuela yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka," bunyi pernyataan itu.
"Lavrov dan Pompeo juga membahas situasi di Suriah, Afghanistan, dan wilayah lain," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (3/3/2019).
"Lavrov mengatakan Moskow siap untuk mengadakan pembicaraan bilateral tentang Venezuela dengan AS, tetapi perlu untuk secara ketat mengikuti prinsip-prinsip Piagam PBB karena hanya Venezuela yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka," bunyi pernyataan itu.
"Lavrov dan Pompeo juga membahas situasi di Suriah, Afghanistan, dan wilayah lain," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (3/3/2019).
Venezuela
telah diguncang oleh protes sejak 10 Januari, ketika Presiden Nicolas
Maduro dilantik untuk masa jabatan kedua setelah pemilu yang diboikot
oleh oposisi.
Ketegangan meningkat ketika Juan Guaido, yang memimpin Majelis Nasional Venezuela, mendeklarasikan dirinya sebagai presiden 23 Januari, sebuah langkah yang didukung oleh AS dan banyak negara Eropa dan Amerika Latin.
Turki, Rusia, Iran, Kuba, Cina, dan Bolivia memberikan dukungan pada Maduro, yang telah berjanji untuk memutuskan semua hubungan diplomatik serta politik dengan AS.
Ketegangan meningkat ketika Juan Guaido, yang memimpin Majelis Nasional Venezuela, mendeklarasikan dirinya sebagai presiden 23 Januari, sebuah langkah yang didukung oleh AS dan banyak negara Eropa dan Amerika Latin.
Turki, Rusia, Iran, Kuba, Cina, dan Bolivia memberikan dukungan pada Maduro, yang telah berjanji untuk memutuskan semua hubungan diplomatik serta politik dengan AS.
Credit sindonews.com