PBB (en.wikipedia.org)
Sejumlah diplomat mengatakan penundaan itu dilakukan setelah perdana menteri Israel dan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mendesak wakil AS di Dewan Keamanan agar menggunakan hak veto terhadap rancangan resolusi.
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memerintahkan perwakilan negaranya di Perserikatan Bangsa-bangsa agar menunda pemungutan suara.
Jika jadi digelar, pemungutan suara itu akan memaksa Presiden Barack Obama untuk memutuskan apakah akan melindungi Israel dengan menyatakan veto (menolak), abstain, ataukah justru akan menyampaikan kritik terhadap pembangunan pemukiman di tanah yang diduduki Israel, yang ingin dijadikan Palestina sebagai wilayah negaranya, kata para diplomat.
Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak Gedung Putih untuk memveto rancangan resolusi.
Desakan itu menampakkan ketakutan kedua pemimpin tersebut bahwa akan menanggalkan perlindungan AS bagi Israel di PBB.
Sisi meminta pemungutan ditunda setelah ada permintaan dari Israel, kata dua sumber yang mengetahui situasi tersebut kepada Reuters.
Mesir merupakan negara Arab pertama yang membuat perdamaian dengan Israel.
Setiap anggota Dewan Keamanan diperbolehkan mengajukan rancangan resolusi.
Mesir, yang saat ini menjadi anggota, bekerja sama dengan Palestina dalam menyusun rancangan.
Mesir menyebarkan rancangan resolusi itu pada Rabu malam dan kelima belas anggota Dewan dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada Kamis pukul 15.00 waktu setempat, kata para diplomat.
Tidak jelas posisi apa yang akan diambil Amerika Serikat, yang selama ini melindungi Israel dari tindakan PBB, terhadap rancangan resolusi tersebut.
Resolusi akan menuntut Israel untuk "segera menghentikan sepenuhnya seluruh kegiatan pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur".
Rancangan memperingatkan bahwa Israel tidak memiliki hak secarahukum untuk melakukan pembangunan pemukiman tersebut, yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.
Rancangan resolusi juga menyuarkan kekhawatiran mendalam bahwa terus berlangsungnya kegiatan pembangunan pemukiman bisa "membahayakan kemungkinan tercapainya penyelesaian dua-negara", demikian Reuters melaporkan.
Credit ANTARA News
PM Israel Desak AS Veto Resolusi PBB soal Permukiman Yahudi
Selama ini, PBB berulang kali
menyerukan penghentian pendudukan Israel di wilayah tersebut dan
menilainya sebagai pembangunan ilegal. (Reuters/Andrew Kelly)
DK PBB dijadwalkan untuk menggelar pemungutan suara terkait rancangan resolusi tersebut pada Kamis (22/12) pukul 15.00 waktu setempat. Jika diadopsi, resolusi mengharuskan Israel untuk "menghentikan segera dan sepenuhnya aktivitas permukiman di wilayah Palestina yang diokupasi, termasuk Yerusalem Timur."
Terkait pemungutan suara ini, Netanyahu melalui kicauan di akun Twitter-nya menuliskan bahwa AS "harus memveto resolusi anti Israel."
|
|
Belum jelas langkah yang dilakukan AS dalam pemungutan suara ini. AS merupakan salah satu sekutu terkuat Israel, dan termasuk salah satu dari lima negara yang memiliki hak veto di DK PBB.
Reuters melaporkan bahwa seorang pejabat Gedung Putih menolak berkomentar terkait hal ini.
Selama ini, PBB berulang kali menyerukan penghentian pendudukan Israel di wilayah tersebut dan menilainya sebagai pembangunan ilegal. Terlebih, sejumlah pejabat PBB juga telah melaporkan adanya percepatan konstruksi yang dilakukan Israel dalam beberapa bulan terakhir.
Pendudukan Israel dianggap sebagai hambatan besar dalam proses perdamaian konflik Palestina dan Israel selama ini. Pasalnya, Israel berkukuh melaksanakan sejumlah pembangunan di wilayah yang dianggap Palestina sebagai negara masa depan mereka.
Rancangan resolusi itu juga menekankan, penghentian tindakan ilegal israel ini "penting untuk menyelamatkan resolusi damai kedua negara." Selain itu, diserukan kepada seluruh pihak untuk mengambil langkah afirmatif guna mencegah hal negatif.
November lalu, Israel berencana membangun 500 rumah baru untuk bangsa Yahudi di wilayah Yerusalem yang dicaplok Israel. Pencaplokan ini terjadi tak lama usai Donald Trump memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat.
Sejumlah spekulasi mencuat di kalangan para diplomat PBB yang meragukan apakah pemerintah AS bisa menahan diri dari menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi yang merugikan Irael ini. Pasalnya, resolusi yang sama sempat diveto oleh AS pada 2011.
Credit CNN Indonesia
