Jumat, 23 Desember 2016

Komisi HAM Filipina Bakal Selidiki Pembunuhan yang Dilakukan Duterte


 
Komisi HAM Filipina Bakal Selidiki Pembunuhan yang Dilakukan Duterte
Komisi HAM Filipina bakal melakukan penyelidikan terhadap klaim pembunuhan yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte saat menjabat sebagai Walikota Davao. Foto/Istimewa

MANILA - Pengakuan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menghabisi penjahat terus menuai reaksi. Terbaru, Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Filipina mengatakan akan menyelidiki klaim tersebut.

Komisi HAM Filipina juga akan memeriksa laporan terkait pasukan pembunuh yang telah membunuh ratusan orang di kota selatan Filipina. Jose Gascon, yang mengepalai Komisi HAM Filipina, mengatakan tim penyelidik akan melihat ke dalam masalah tersebut..

"Lembaga penegak hukum harus menyelidiki sebagai sebuah informasi biasa yang menunjukkan bahwa kejahatan mungkin telah dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelaku akhirnya bertanggung jawab berdasarkan bukti-bukti yang ada," kata Gascon seperti dikutip dari BBC, Kamis (22/12/2016).

Gascon juga mengatakan penyelidikan akan dilakukan untuk melihat ke dalam bukti-bukti yang baru. "Pengakuan dari publik akan dapat menjelaskan temuan kami sebelumnya," imbuhnya.

Awal bulan ini, Duterte kepada sekelompok pengusaha yang ada di Davao mengatakan telah menghabisi 3 penjahat dengan tangannya sendiri. "Saya melakukan secara pribadi hanya untuk menunjukkan kepada orang-orang (polisi) bahwa jika saya bisa melakukannya, mengapa Anda tidak bisa," katanya.

 
Pengakuannya ini sontak menimbulkan kegaduhan. Salah seorang tokoh yang bertentangan dengan Duterte, Senator Leila de Lima, mengatakan pengakuannya bisa menjadi alasan untuk pemakzulan.


Credit  sindonews.com



Mengaku Habisi Penjahat, Duterte Bisa Dimakzulkan

Mengaku Habisi Penjahat, Duterte Bisa Dimakzulkan
Pengakuan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pernah membunuh tersangka narkoba dianggap bisa menjadi dasar untuk memakzulkan dirinya. Foto/Istimewa
 
MANILA - Pengakuan Presiden Filipina Rodrio Duterte membunuh penjata ketika menjabat sebagai walikota Davao City berbuntut panjang. Dua senator Filipina menyatakan pengakuan itu bisa berujung pemakzulan.

 
Senator Leila de Lima, seorang kritikus Duterte, mengatakan pengakuan presiden bisa menjadi dasar untuk pemakzulan. "Itu pengkhianatan kepercayaan publik dan merupakan kejahatan tingkat tinggi karena pembunuhan massal masuk dalam kejahatan tingkat tinggi," katanya.

"Dan kejahatan tingkat tinggi adalah dasar untuk pemakzulan di bawah konstitusi," imbuh de Lima seperti dikutip dari Reuters, Kamis (15/12/2016).

Sedangkan Senator Richard Gordon, yang mengepalai Komite Keadilan Senat, juga mengatakan Duterte membuka dirinya untuk kemungkinan proses pemakzulan menyusul komentar kontroversialnya.

"Ketika ia mengatakan bahwa, ia membuka diri, itu adalah jalan hukum untuk masuk, kemudian berjalan dan mendakwanya," katanya sembari menambahkan ia tidak terkejut dengan pernyataan itu.

Sementara sekutu Duterte di Kongres menantang kelompok yang melawan presiden dan kritikus untuk mengajukan mosi pemakzulan. Dikatakan bahwa melengeserkan presiden melalui proses politik adalah permainan angka. Ada kurang dari 50 anggota oposisi di perlemen di Senat yang anggotanya berjumlah 293 anggota. Dibutuhkan dua per tiga suara untuk memakzulkan Duterte.

Peter Wallace, pihak yang menyelenggarakan forum bisnis di mana Duterten mengungkapkan pengakuannya itu, berpikir bahwa pernyataan presiden adalah sebuah keberanian yang biasa.

"Dia berbicara seperti yang sering dilakukannya tentang narkoba, dan pembunuhan serta kriminalitas. Dan kami berharap dia akan menyadarinya tetapi kami di sana bukan untuk mendengarkan hal itu. Kami berada di sana untuk berbicaranya dengannya atau mendengarkan apa yang dikatakannya tentang permasalahan bisnis dan Saya senang dia menglihkan pembicaraannya," kata Wallace.

Menteri Kehakiman Vitaliano Aguirre menepis jika pernyataan Duterte dianggap berlebihan. "Ini seperti sebuah hiperbola, yang presiden, gunakan untuk membesar-besarkan hanya untuk menempatkan pesannya," kata Aguirre.

Bahkan jika itu benar, Aquirre mengatakan tidak berarti bahwa ia melanggar hukum. "Ini bisa dilakukan dengan sebab yang dibenarkan dan keadaan dibenarkan sebagai petugas publik untuk menangkap tetapi jika mereka menolak. Dia pasti telah dipaksa," kata Aquirre.

Credit  sindonews.com