Maria Chin Abdullah: Saya Percaya kepada People Power. TEMPO/Anton Septian
Perseteruan dengan Perdana Menteri Najib Abdul Razak dalam kasus aliran dana ilegal 1MDB tidak membuat perempuan 60 tahun ini surut. Maria geram melihat ada uang yang lenyap dari 1MBD. “Itu uang rakyat,” katanya.
Kepada Efri Ritonga, Anton Septian, Ayu Primasandi, dan Gadi Makitan dari Tempo, di Malaysia, Selasa, 6 Desember 2016, ibu tiga anak ini bercerita tentang perjuangan Bersih 2.0. Petikannya:
Bagaimana kronologi penahanan Anda?Pada 18 November, atau sehari sebelum demonstrasi, polisi datang (ke Sekretariat Bersih 2.0) untuk menangkapi kami. Semua telepon genggam, komputer, dan dokumen dirampas. Saya dibawa ke Jinjang Prison. Sedangkan Mandeep Singh, Manajer Sekretariat, dibawa ke kantor polisi.
Besoknya saya dipindahkan ke kantor polisi. Saya diberi tahu dituduh melanggar Pasal 124-C Kanun Kesiksaan dan mengancam demokrasi parlementer. Polisi juga memakai Undang-Undang SOSMA atau Security Offences (Special Measures) Act 2012. Dengan undang-undang itu, seseorang bisa ditahan 48 jam tanpa pengacara, tanpa pengadilan, tanpa diberi tahu tuduhannya. Setelah 48 jam, polisi bisa menahan lagi maksimum 28 hari.
Total yang ditahan pada hari itu 16 orang, termasuk saya. Ada mahasiswa, para penggerak demo, dan politikus. Semua dibebaskan dalam waktu singkat, kecuali saya.
Bagaimana perlakuan yang Anda terima?
Setelah 48 jam lewat, polisi menahan saya delapan hari lagi. Saya ditempatkan di sel isolasi. Tidak ada kontak dengan dunia luar, tanpa jendela, tanpa kipas angin, tanpa kasur, hanya semen dengan papan kayu. Pada hari keempat, baru mereka memberi saya kasur setelah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia datang. Polisi juga memberi dua set baju tahanan, tapi saya tidak dapat mengganti pakaian dalam.
Apa status hukum Anda saat ini?
Polisi belum mengenakan status hukum kepada saya. Mereka masih mengumpulkan saksi. Saya memang dibebaskan dari tahanan, tapi investigasi terus berjalan. Setelah investigasi kelar, mereka bisa menuduh saya karena batas waktu investigasi 28 hari adalah 16 Desember.
Apa saja upaya aparat membungkam gerakan Bersih 2.0?
Aparat membangun citra kami terhubung dengan Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA. Mereka juga mengatakan, “Anda punya banyak uang, kenapa tidak bergerak di bidang pendidikan atau hak asasi manusia saja?” Kami tidak punya uang 3,2 miliar ringgit yang katanya dari George Soros. Kami hanya menerima uang dari Soros pada 2010-2011 (sebesar 70 ribu ringgit atau sekitar Rp 210 juta). Setelah itu kami menolak bantuan dari Soros atau pihak lain.
Bagaimana metode pengumpulan dana Bersih?
Kami membuka rekening sumbangan publik. Nilai minimum sumbangan 5 ringgit, maksimum tidak terbatas. Rata-rata masyarakat menyumbang 50-100 ringgit. Sebagian besar berasal dari dalam negeri.
Pernah mencoba berbicara kepada pemerintah?
Hal yang mengecewakan adalah anggota kabinet tutup mata terhadap korupsi. Kasus 1MDB adalah korupsi besar. Tapi semua orang di kabinet berusaha menyelamatkan diri sendiri. Kejaksaan juga menyatakan tidak ada korupsi.
Bersih menanyakan uang 2,6 miliar ringgit yang masuk ke rekening Perdana Menteri Najib Abdul Razak. Dana itu ditransfer ke rekening lain yang kami tidak tahu siapa mereka. Untuk apa uang itu? Dia tidak bisa mengatakan tidak tahu apa yang terjadi pada uang tersebut. Itu uang rakyat.
Apa tindakan komisi pemberantasan korupsi Malaysia?
Begitu mulai menyelidiki kasus ini, pejabat MACC (Malaysian Anti-Corruption Commission) ditahan polisi. Setelah itu, hasil investigasi MACC menyatakan tidak dapat mengenakan tuduhan apa pun (dalam kasus 1MDB).
Bersih 2.0 tidak didukung pejabat pemerintah dan MACC, yakin bisa berhasil?
Saya percaya pada people power. Karena itu, demonstrasi penting sebagai sumber kekuatan. Kami punya pengalaman dengan people power ketika mengusir kolonial. Kami mendapat dukungan dari mantan perdana menteri Mahathir Mohamad. Dia ikut berdemonstrasi. Banyaknya uang yang dicuri di 1MDB membuat dia bertanya kepada Najib.
Strategi untuk melakukan perubahan?
Pertama, kami ingin lebih banyak generasi muda mendaftar pemilu supaya mereka bisa mengubah pemerintah. Kedua, negara ini butuh reformasi pemilihan. Saat ini tidak ada jaminan tidak adanya pemilih bayaran. Kami juga hendak membatasi masa jabatan perdana menteri.
Credit TEMPO.CO
