Trump 'Serang' PBB karena Kecam Okupasi Israel di Palestina

 

 

Presiden terpilih AS Donald Trump (kiri), menyinggung PBB soal resolusi Palestina-Israel (Reuters/Kevin Lamarque)

 

Jakarta, CB -- Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menyinggung Perserikatan Bangsa-Bangsa karena telah mengadopsi resolusi yang melarang Israel membangun permukiman Yahudi di Palestina.

"PBB punya banyak potensi tapi kini hanya jadi sebuah perkumpulan orang-orang untuk mengobrol dan bersenang-senang. Menyedihkan," kata Trump melalui akun Twitter-nya yang dikutip Reuters, Selasa (27/12).

Resolusi tersebut diadopsi setelah 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB sepakat mengecam pendudukan Israel di Palestina. Amerika Serikat menyatakan abstain.

Kebijakan AS ini dinilai sebagai kado terakhir Presiden Barack Obama untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Keduanya diketahui tidak memiliki hubungan yang baik selama ini.

Bahkan, Netanyahu justru sempat meminta Trump, yang belum menjabat sebagai presiden, untuk mendesak PBB tidak mengadopsi resolusi tersebut.

Keputusan PBB dan kebijakan AS jelas membuat Netanyahu marah. Dia mengatakan keputusan AS untuk tidak memveto resolusi tersebut "memalukan."

Sang Perdana Menteri pun melaksanakan manuver untuk menenangkan warga negaranya atas kekalahan di kancah internasional ini.

Dia mencoba untuk mengumpulkan massa di sekitarnya dan menyebut peristiwa ini adalah tantangan bagi kedaulatan Israel. Hal ini dilakukan ketika Netanyahu, tanpa direncanakan, mengunjungi Dinding bagian Barat di Yerusalem dalam rangka Hanukkah.

"Saya tidak berencana datang ke sini, malam ini. Tapi setelah PBB mengadopsi resolusi itu, saya pikir tidak ada tempat lain yang lebih baik untuk menyalakan lilin Hanukkah kedua selain di sini," kata Netanyahu.

"Saya bertanya pada negara yang mengucapkan kepada kita selamat hari raya Hanukkah, bagaimana bisa mereka menyatakan tempat ini sebagai daerah yang diokupasi?"

Pada Jumat (23/12) Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi itu setelah AS bersikap abstain, dan ini merupakan resolusi kecaman terhadap kebijakan pemukiman Yahudi Israel yang pertama sejak 1979.

Resolusi ini menuntut "Israel dengan segera dan sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur".

Isi resolusi tersebut menetapkan bahwa pemukiman Yahudi "tidak memiliki dasar hukum yang sah" dan "berbahaya bagi penerapan solusi dua negara."

Netanyahu, yang juga memegang jabatan menteri luar negeri Israel, menolak resolusi itu dengan menyebutnya sebagai "pukulan memalukan bagi Israel."





Credit  CNN Indonesia