Menlu RI Retno Lestari Priansari Marsudi (ANTARA FOTO/OJT/M Agung Rajasa)
Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan tiga prioritas politik luar negeri Indonesia untuk lima tahun ke depan berdasarkan visi dan misi Presiden Joko Widodo.
"Dalam lima tahun ke depan, politik luar negeri akan diprioritaskan untuk tiga hal, yaitu menjaga kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dan badan hukum Indonesia serta meningkatkan diplomasi ekonomi," kata Menlu Retno di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2015.
Menurut dia, untuk prioritas pertama, yakni diplomasi akan dilakukan untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pergaulan internasional harus didasari pada prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah teritorial masing-masing negara.
"Indonesia tidak akan membiarkan prinsip-prinsip tersebut dilanggar oleh pihak lain," ujar dia.
Kemudian, untuk prioritas kedua, Retno mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri dan Bantuan Hukum Indonesia, termasuk untuk para buruh migran.
Ia menyebutkan ke depan Indonesia hanya akan melakukan kerja sama pengiriman buruh migran apabila negara tujuan memiliki peraturan nasional yang mengatur perlindungan terhadap buruh migran asing.
Pengiriman buruh migran juga bisa dilakukan bila Indonesia memiliki perjanjian bilateral dengan negara tujuan yang mengedepankan perlindungan buruh migran Indonesia.
Selanjutnya, untuk prioritas ketiga yaitu peningkatan diplomasi ekonomi, menurut dia, kerja sama regional dan internasional akan ditingkatkan di bidang infrastruktur maritim, energi, perikanan dan pelestarian lingkungan bahari.
"Pada tingkat bilateral, kerja sama maritim juga akan dikembangkan dalam kerangka kemitraan strategis dan komprehensif dengan negara sahabat," kata Retno.
Pada kesempatan itu, Menlu pun menyebutkan bahwa untuk masa pemerintahan 2014-2019 diplomasi Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh para diplomat Kemlu akan berhubungan dengan kepentingan rakyat.
"Diplomasi Indonesia akan terkoneksi dengan kepentingan rakyat, akan bersifat membumi, dan dilakukan secara tegas dan bermartabat," ujar dia.
Credit ANTARA News
