Tiongkok canangkan tahun 2015 sebagai tahun untuk merebut hati ASEAN, karena berlanjutnya kekhawatiran

Arah baru Tiongkok: Tiongkok mencanangkan tahun 2015 sebagai "Tahun Kerjasama Maritim ASEAN-Tiongkok." Deklarasi ini berlawanan dengan tindakan agresif pada tahun 2014 yang menuai protes, seperti protes di Vietnam ketika memperingati 40 tahun pendudukan Tiongkok atas Kepulauan Paracel di Laut Tiongkok Selatan. [AFP]

Tiongkok mencanangkan tahun 2015 sebagai "Tahun Kerjasama Maritim ASEAN-Tiongkok" dan menggelontorkan dana besar-besaran untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar bagi 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara [ASEAN].
Hal ini terjadi bahkan sementara diteruskannya reklamasi wilayah oleh Tiongkok dan sengketa dengan Vietnam dan Filipina, mengancam strategi itu.
Beijing meluncurkan prakarsa itu setelah pertemuan ke-17 para pemimpin negara-negara ASEAN dan Tiongkok di ibukota Myanmar, Nay Pyi Taw, yang dihadiri oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang.
Setelah pertemuan di bulan November itu, ASEAN menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian, stabilitas dan keamanan maritim di kawasan itu, kantor berita resmi Tiongkok Xinhua melaporkan.
"ASEAN sepakat untuk mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Kerjasama Maritim ASEAN-Tiongkok, dalam rangka menyambut rencana komprehensif Tiongkok untuk memanfaatkan Dana Kerjasama Maritim ASEAN-Tiongkok untuk memberikan dukungan keuangan bagi kerja sama mereka di bidang konektivitas maritim, ilmu dan teknologi kelautan, serta penelitian ilmiah kelautan, SAR, penanggulangan bencana dan keselamatan navigasi," kata laporan Xinhua.
Skala inisiatif sangat besar
Beijing setuju untuk menyalurkan $40 milyar untuk mulai membangun Jalur Ekonomi Jalan Sutra dan Jalan Sutra Maritim Abad 21. Kesepuluh negara ASEAN ini memiliki populasi gabungan sekitar 600 juta orang dan merupakan salah satu kawasan di bumi yang paling cepat berkembang serta dinamis secara ekonomi .
Tiongkok berencana untuk mempercepat pembangunan ekonomi di seluruh Asia Tenggara dan sekaligus mengembangkan pengaruh bisnis dan strategisnya di seluruh kawasan itu.
Strategi Jalan Sutra Maritim Beijing akan berjalan paralel dengan suatu program investasi besar-besaran lainnya di seluruh Eurasia darat, melalui bekas republik Soviet di Asia Tengah. Program ini akan melibatkan jaringan rel berkecepatan tinggi, jaringan pipa, pelabuhan, kabel serat optik dan telekomunikasi canggih yang menghubungkan Rusia, Iran, Turki, dan Samudra Hindia, dan membentang ke Eropa hingga Venesia, Rotterdam dan Berlin, Asia Times Online melaporkan.
Investasi Jalan Sutra Maritim sebesar $20 milyar yang dijanjikan pada KTT ASEAN-Tiongkok di Nay Pyi Taw adalah "tambahan dari $3 milyar untuk Dana Kerjasama Investasi ASEAN-Tiongkok, yang mendanai investasi infrastruktur dan energi di negara-negara anggota ASEAN, dan $480 juta untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Asia Tenggara," The Diplomat melaporkan.
Tiongkok menjanjikan perlakuan istimewa kepada investor ASEAN di bawah perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok yang diperluas, The Diplomat melaporkan.
Dukungan keuangan untuk meyakinkan negara-negara tetangga
"Dukungan keuangan ini merupakan bagian dari rencana untuk meyakinkan negara-negara anggota ASEAN bahwa kebangkitan Tiongkok bermanfaat bagi tetangganya dan bagi kawasan itu secara keseluruhan," lapor The Diplomat.
Ralph Winnie, direktur program Tiongkok di Eurasian Business Coalition di Washington, DC, sependapat dengan penilaian ini.
"ASEAN merupakan wilayah yang benar-benar penting bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas serta kemakmuran berkelanjutan Tiongkok," katanya kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF]. "Presiden Xi Jinping menyadari hal ini. Dia tahu, adalah penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar di kawasan itu, khususnya Indonesia, untuk melanjutkan kondisi yang menguntungkan bagi perluasan investasi Tiongkok di negara-negara ini dan peningkatan pembelian minyak, gas dan bahan baku.
"Visi Xi akan kemitraan 'Rencana Marshall' dengan negara-negara ASEAN juga penting untuk mencapai tujuannya, yaitu menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan utama di Asia," kata Winnie. "Xi tahu bahwa ancaman kekerasan dan taktik intimidasi akan sangat kontra-produktif. Dia tahu Tiongkok harus membangun dirinya sebagai pemimpin yang konstruktif di kawasan tersebut dan sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi berbagai tantangan yang dihadapi Asia Tenggara."
Aksi 2014 menciptakan konflik dengan tetangga
Tiongkok meluncurkan suatu ekspansi maritim jenis lainnya pada tahun 2014. Negara ini memulai program raksasa memperluas berbagai pulau kecil dan terumbu karang di daerah yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan, untuk membuat pelabuhan utama, lapangan udara dan pemukiman, dan untuk membangun kedaulatan atas 90 persen laut, kendati adanya klaim yang bertentangan dari negara-negara anggota ASEAN, yakni Vietnam, Filipina dan Indonesia.
Menghadapi perselisihan diplomatik yang bermusuhan akibat kebijakan ini, "Tiongkok mencoba untuk membelokkan fokus dari sengketa teritorial ke bidang-bidang yang berpotensi kerja sama" seperti "Tahun Kerjasama Maritim ASEAN-Tiongkok," tulis The Diplomat. "Tiongkok ingin membuktikan kepada negara-negara di Asia Tenggara bahwa peningkatan kecakapan maritim negeri itu dapat bermanfaat bagi kawasan tersebut."
Sumet Ongkittikul, direktur riset untuk Kebijakan Transportasi dan Logistik dari Institut Pengembangan Pembangunan Thailand, mengatakan dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh Xinhua bahwa "perdagangan regional telah berkembang pesat di Asia, terutama setelah Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN didirikan pada tahun 1992. Perdagangan bilateral antara ASEAN dan Tiongkok tumbuh lima kali lipat dari $78 milyar pada tahun 2003 menjadi $443,6 milyar pada tahun 2013," kantor berita ini melaporkan.
Filipina terus menentang tindakan Tiongkok
Pada tanggal 21 Januari, para pejabat Filipina menuduh Tiongkok memperluas pekerjaan reklamasi di perairan yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan, sementara Amerika Serikat sekali lagi menghimbau agar menahan diri dalam sengketa teritorial, Agence France-Presse melaporkan.
"Kegiatan Tiongkok di Laut Filipina Barat [Laut Tiongkok Selatan] terus menjadi perhatian serius, yang berawal dari laporan meningkatnya pembangunan reklamasi," ujar Wakil Menteri Pertahanan Filipina Pio Lorenzo Batino kepada wartawan.
Batino menolak untuk menjelaskan lebih jauh tentang kemajuan reklamasi, dan hanya mengatakan: "Ini sangat serius. Pembangunan ini telah berkembang."
Filipina tahun lalu menuduh Tiongkok meledakkan pasir dan batu untuk mereklamasi daerah-daerah di sekitar terumbu karang di laut. Dilaporkan bahwa fasilitas yang sedang dibangun mencakup landasan udara. Filipina pada Maret 2014 mengajukan permohonan resmi kepada PBB menentang klaim Tiongkok.

Credit APDForum