JAKARTA, CB - Presiden Joko Widodo memutuskan tidak memformalkan tim independen untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Tim yang banyak diharapkan publik untuk bisa memberikan solusi konkret atas perseteruan dua institusi itu mengaku tak bisa menggali fakta lebih mendalam karena tak adanya keputusan presiden (keppres).
"Iya dong, kita secara umum saja, kita tidak sampai fact finding karena tidak ada keppres-nya untuk melakukan fact finding," ujar anggota tim independen Tumpak Hatorangan di Istana Kepresidenan, Rabu (27/1/2015).
Anggota tim independen lainnya, Bambang Widodo Umar mengungkapkan tim tidak akan bisa memanggil atau pun mendatangi KPK atau pun Kapolri. Sehingga, dalam memberikan pertimbangan kepada presiden, Bambang mengatakan tim independen cukup menganalisis perkembangan yang terjadi melalui media massa.
"Seperti tadi pagi, kami hanya memberikan saran saat diperlukan. Saran itu ya keputusan ada di tangan presiden, kami ini hanya orang luar. Presiden kan punya perangkat ada menteri, jaksa agung, nanti itulah yang akan implementasi masukan kita," ujar Bambang.
Sebelumnya, Tim independen pencari fakta untuk kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI atau yang disebut "Tim 9" akan memiliki kewenangan cukup besar dalam mengatasi konflik dua institusi itu. Tim bisa sampai memanggil jajaran KPK dan Polri dalam proses pencarian fakta.
"Kewenangan tim ini adalah mencari fakta, masukan, himpun fakta, bisa mendatangi, bisa juga mengundang pihak-pihak terkait untuk dapatkan fakta-fakta dalam rangka mencari solusi," ujar Wakil Ketua Tim Independen Jimly Asshiddiqie seusai melakukan rapat bersama Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantor Sekretariat Negara, Selasa (27/1/2015).
Jimly mengungkapkan, tim nantinya akan mendengarkan sebanyak-banyaknya pernyataan dari berbagai pihak. Setelah keputusan presiden soal pembentukan tim ditandatangani, tim akan langsung bergerak.
Alasan tak terbitkan keppres
Bambang yang juga pengamat kepolisian dari Universitas itu pun menjelaskan alasan Presiden akhirnya tidak menetapkan tim independen sebagai tim formal yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Menurut dia, presiden membutuhkan pertimbangan yang cepat dan saran yang diberikan tim pagi tadi dianggap sudah cukup.
"Ini karena kecepatan dinamika inilah, kita akhirnya berikan suatu masukan yang dianggap presiden ini sudah cukup masa kami paksakan," seloroh Bambang.
Ke depannya, Bambang mengaku tidak tahu kapan lagi akan bertemu dengan presiden. Dia menyatakan tim akan selalu siap mendampingi presiden jika dibutuhkan masukan.
Credit KOMPAS.com
