Warga
berkumpul saat rombongan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah tiba
di utara Jalur Gaza, Senin (2/10/2017),untuk mengambil alih pemerintahan
di Gaza dari kelompok Hamas. (REUTERS/Suhaib Salem/cfo/17)
Kairo/Gaza (CB) - Faksi-faksi yang bersaing di Palestina,
Hamas dan Fatah, telah mencapai kesepakatan mengenai rekonsiliasi
politik menurut pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dalam satu pernyataan,
Kamis, tanpa merinci kesepakatan yang dicapai dengan perantara Mesir
itu.
Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa rincian mengenai kesepakatan itu akan disampaikan dalam jumpa pers di Kairo, tempat perundingan antara kedua faksi yang bersaing tersebut dimulai pada Selasa.
Fatah yang didukung Barat kehilangan kendali atas Gaza, yang kemudian dikendalikan Hamas, yang dianggap teroris oleh Barat dan Israel, dalam pertempuran 2007.
Namun bulan lalu Hamas setuju menyerahkan kekuasaannya di Gaza kepada pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas yang didukung Fatah.
"Fatah dan Hamas telah mencapai kesepakatan dini hari ini dalam perundingan yang diperantarai Mesir," kata Haniyeh dalam satu pernyataan.
Mesir membantu memediasi beberapa upaya untuk mendamaikan dua gerakan tersebut dan membentuk pemerintahan persatuan dengan pembagian kekuasaan di Gaza dan Tepi Barat.
Hamas dan Fatah sepakat pada 2014 untuk membentuk sebuah pemerintah rekonsiliasi nasional, namun terlepas dari kesepakatan itu pemerintahan bayangan Hamas terus menguasai Jalur Gaza.
"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh warga Palestina atas tercapainya kesepakatan rekonsiliasi di Kairo. Kami melakukan segala upaya untuk memulai babak baru dalam sejarah," kata juru bicara Hamas Hazem Qassem kepada Reuters.
Hamas setuju menyerahkan kekuasaan administratifnya di Gaza kepada pemerintah yang didukung Fatah bulan lalu. Langkah itu merupakan pembalikan besar bagi Hamas, antara lain didorong oleh ketakutan kelompok mengenai potensi pengucilan keuangan dan politik setelah pendonor utamanya, Qatar, menghadapi krisis diplomatik dengan sekutu kunci mereka.
Delegasi dari kedua faksi yang bersaing tersebut melakukan pembicaraan di Kairo pekan ini untuk membahas rincian lebih lanjut mengenai serah terima pemerintahan, termasuk pengamanan di Gaza dan perlintasan batas.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, 3.000 petugas keamanan Fatah akan bergabung dengan pasukan kepolisian Gaza. Namun Hamas tetap memiliki unsur bersenjata terkuat di Palestina, dengan 25.000 anggota yang telah bertempur dalam tiga perang melawan Israel sejak 2008.
Kedua rival tersebut berharap kesepakatan pengerahan pasukan keamanan dari pemerintah Palestina dukungan Fatah ke perbatasan Gaza akan mendorong Mesir dan Israel mencabut pembatasan ketat di penyeberangan perbatasan. Pencabutan tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu Gaza menghidupkan kembali perekonomiannya.
Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa rincian mengenai kesepakatan itu akan disampaikan dalam jumpa pers di Kairo, tempat perundingan antara kedua faksi yang bersaing tersebut dimulai pada Selasa.
Fatah yang didukung Barat kehilangan kendali atas Gaza, yang kemudian dikendalikan Hamas, yang dianggap teroris oleh Barat dan Israel, dalam pertempuran 2007.
Namun bulan lalu Hamas setuju menyerahkan kekuasaannya di Gaza kepada pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas yang didukung Fatah.
"Fatah dan Hamas telah mencapai kesepakatan dini hari ini dalam perundingan yang diperantarai Mesir," kata Haniyeh dalam satu pernyataan.
Mesir membantu memediasi beberapa upaya untuk mendamaikan dua gerakan tersebut dan membentuk pemerintahan persatuan dengan pembagian kekuasaan di Gaza dan Tepi Barat.
Hamas dan Fatah sepakat pada 2014 untuk membentuk sebuah pemerintah rekonsiliasi nasional, namun terlepas dari kesepakatan itu pemerintahan bayangan Hamas terus menguasai Jalur Gaza.
"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh warga Palestina atas tercapainya kesepakatan rekonsiliasi di Kairo. Kami melakukan segala upaya untuk memulai babak baru dalam sejarah," kata juru bicara Hamas Hazem Qassem kepada Reuters.
Hamas setuju menyerahkan kekuasaan administratifnya di Gaza kepada pemerintah yang didukung Fatah bulan lalu. Langkah itu merupakan pembalikan besar bagi Hamas, antara lain didorong oleh ketakutan kelompok mengenai potensi pengucilan keuangan dan politik setelah pendonor utamanya, Qatar, menghadapi krisis diplomatik dengan sekutu kunci mereka.
Delegasi dari kedua faksi yang bersaing tersebut melakukan pembicaraan di Kairo pekan ini untuk membahas rincian lebih lanjut mengenai serah terima pemerintahan, termasuk pengamanan di Gaza dan perlintasan batas.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, 3.000 petugas keamanan Fatah akan bergabung dengan pasukan kepolisian Gaza. Namun Hamas tetap memiliki unsur bersenjata terkuat di Palestina, dengan 25.000 anggota yang telah bertempur dalam tiga perang melawan Israel sejak 2008.
Kedua rival tersebut berharap kesepakatan pengerahan pasukan keamanan dari pemerintah Palestina dukungan Fatah ke perbatasan Gaza akan mendorong Mesir dan Israel mencabut pembatasan ketat di penyeberangan perbatasan. Pencabutan tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu Gaza menghidupkan kembali perekonomiannya.
Credit antaranews.com
