Amerika Serikat menyatakan menarik diri dari
UNESCO. Keputusan keluar dari UNESCO itu akan efektif pada akhir tahun
2017 ini. (Reuters).
"Keputusan ini bukan perkara mudah, dan mencerminkan kekhawatiran AS akan meningkatnya tunggakan di UNESCO, kebutuhan akan reformasi mendasar dalam organisasi tersebut, dan melanjutkan bias anti-Israel di UNESCO," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert dikutip, Reuters, Jumat (13/10).
Meski begitu, AS tetap akan terlibat sebagai non-anggota. Terutama untuk memberikan pandangan, perspektif, dan keahlian yang dipunya. AS merupakan penyumbang seperlima pendanaan UNESCO dengan sumbangan 80 juta dolar setiap tahunnya.
Keputusan menarik diri AS ini menjadi pukulan telak bagi organisasi yang bermarkas di Paris itu.
Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova menyatakan kecewa atas keputusan AS itu. Pada saat berbagai konflik terus mengoyak masyarakat di seluruh dunia, "sangat disayangkan bahwa Amerika Serikat mengundurkan diri dari badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang mendorong pendidikan untuk perdamaian dan melindungi kebudayaan yang terancam."
Irina mengatakan, keputusan AS mundur dari UNESCO ini merupakan kehilangan bagi keanggotaan PBB. Apalagi UNESCO sedang berada dalam proses untuk memilih kepala baru, yang prioritasnya akan berupa menghidupkan kembali berbagai kekayaan organisasi itu.
Langkah AS tersebut menggarisbawahi ketidakpercayaan yang dinyatakan Presiden Donald Trump bahwa AS tetap perlu mengikatkan diri dengan badan-badan multilateral. Trump disebut menjalankan pemerintah dengan mendahulukan kepentingan ekonomi dan nasional AS dibanding komitmen internasional.
Para diplomat mengemukakan kekhawatiran soal mundurnya AS dari UNESCO. Ketidakhadiran AS atau negara manapun yang memiliki banyak kekuatan adalah suatu kehilangan.
"Ini bukan hanya masalah uang, tapi juga soal memajukan kondisi ideal yang penting bagi negara-negara seperti Amerika Serikat, seperti pendidikan dan kebudayaan," kata seorang diplomat yang tak disebutkan namanya.
Credit CNN Indonesia
AS nyatakan keluar dari UNESCO
Lambang UNESCO (UNESCO)
Paris (CB) - Amerika Serikat pada Kamis mengumumkan bahwa
negara itu keluar dari keanggotaan Badan PBB untuk Kebudayaan dan
Pendidikan (UNESCO).
AS mengeluhkan cara organisasi itu dijalankan serta sikap, yang digambarkan AS sebagai bias terhadap Israel.
"Tidak mudah untuk mengambil keputusan ini. (Keputusan ini) menggambarkan keprihatinan AS terhadap tunggakan pembayaran yang menggunung di UNESCO, perlunya reformasi mendasar di dalam organisasi ini, serta bias anti-Israel yang terus berlanjut," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert dalam pernyataan.
AS merupakan penyumbang seperlima pendanaan UNESCO. Setiap tahun, AS memberikan 80 juta dolar (sekitar Rp1,08 triliun).
Pencabutan keanggotaan AS merupakan pukulan keras bagi organisasi yang bermarkas di Paris itu.
UNESCO mulai menjalankan kegiatan pada 1946 dan selama ini dikenal sebagai lembaga yang menetapkan situs-situs Warisan Dunia, seperti kota kuno Palmyra di Suriah dan Taman Nasional Grand Canyon di AS.
Menurut peraturan UNESCO, pengunduran diri itu mulai berlaku pada akhir Desember 2018. Hingga tiba saatnya nanti, Amerika masih terikat sebagai anggota penuh.
Organisasi dunia, yang mempekerjakan sekitar 2.000 orang di seluruh dunia dan sebagian besar di antaranya di Paris, itu telah sekian lama menjadi sasaran kecaman soal penggunaan sumber dayanya serta resolusi-resolusi yang dianggap Israel dan sejumlah negara lainnya sebagai sikap yang bias.
Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova menyatakan kecewa atas keputusan AS itu.
"Pada saat berbagai konflik terus mengoyak masyarakat di seluruh duni, sangat disayangkan bahwa Amerika Serikat mengundurkan diri dari badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang mendorong pendidikan untuk perdamaian dan melindungi kebudayaan yang terancam," katanya.
"(Keputusan AS mundur dari UNESCO) ini merupakan kehilangan bagi keluarga Perserikatan Bangsa-bangsa. (Keputusan) ini adalah kerugian bagi multilateralisme."
UNESCO sedang berada dalam proses untuk memilih kepala baru, yang prioritasnya akan berupa menghidupkan kembali berbagai kekayaan organisasi itu.
Langkah AS tersebut menggarisbawahi ketidakpercayaan yang dinyatakan Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat tetap perlu mengikatkan diri dengan badan-badan multilateral.
Donald Trump telah menggaungkan kebijakan "Amerika Terlebih Dahulu", yang lebih mendahulukan kepentingan ekonomi dan nasional AS dibandingkan komitmen internasional.
Sejak Trump menjabat sebagai presiden, Amerika Serikat telah meninggalkan perundingan perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik, menarik diri dari kesepakatan Paris soal iklim serta membuka upaya merundingkan kembali kesepakatan perdagangan dengan Kanada dan Meksiko (NAFTA), yang telah berlangsung puluhan tahun.
Para diplomat mengemukakan kekhawatiran soal mundurnya AS dari UNESCO.
"Ketidakhadiran Amerika Serikat atau negara manapun yang memiliki banyak kekuatan adalah suatu kehilangan. Ini bukan hanya masalah uang, tapi juga soal memajukan kondisi ideal yang penting bagi negara-negara seperti Amerika Serikat, seperti pendidikan dan kebudayaan," kata seorang diplomat.
Dengan alasan berbeda, Inggris, Jepang dan Brazil merupakan tiga dari sejumlah negara yang belum membayar iuran mereka untuk 2017, demikian Reuters melaporkan.
AS mengeluhkan cara organisasi itu dijalankan serta sikap, yang digambarkan AS sebagai bias terhadap Israel.
"Tidak mudah untuk mengambil keputusan ini. (Keputusan ini) menggambarkan keprihatinan AS terhadap tunggakan pembayaran yang menggunung di UNESCO, perlunya reformasi mendasar di dalam organisasi ini, serta bias anti-Israel yang terus berlanjut," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert dalam pernyataan.
AS merupakan penyumbang seperlima pendanaan UNESCO. Setiap tahun, AS memberikan 80 juta dolar (sekitar Rp1,08 triliun).
Pencabutan keanggotaan AS merupakan pukulan keras bagi organisasi yang bermarkas di Paris itu.
UNESCO mulai menjalankan kegiatan pada 1946 dan selama ini dikenal sebagai lembaga yang menetapkan situs-situs Warisan Dunia, seperti kota kuno Palmyra di Suriah dan Taman Nasional Grand Canyon di AS.
Menurut peraturan UNESCO, pengunduran diri itu mulai berlaku pada akhir Desember 2018. Hingga tiba saatnya nanti, Amerika masih terikat sebagai anggota penuh.
Organisasi dunia, yang mempekerjakan sekitar 2.000 orang di seluruh dunia dan sebagian besar di antaranya di Paris, itu telah sekian lama menjadi sasaran kecaman soal penggunaan sumber dayanya serta resolusi-resolusi yang dianggap Israel dan sejumlah negara lainnya sebagai sikap yang bias.
Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova menyatakan kecewa atas keputusan AS itu.
"Pada saat berbagai konflik terus mengoyak masyarakat di seluruh duni, sangat disayangkan bahwa Amerika Serikat mengundurkan diri dari badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang mendorong pendidikan untuk perdamaian dan melindungi kebudayaan yang terancam," katanya.
"(Keputusan AS mundur dari UNESCO) ini merupakan kehilangan bagi keluarga Perserikatan Bangsa-bangsa. (Keputusan) ini adalah kerugian bagi multilateralisme."
UNESCO sedang berada dalam proses untuk memilih kepala baru, yang prioritasnya akan berupa menghidupkan kembali berbagai kekayaan organisasi itu.
Langkah AS tersebut menggarisbawahi ketidakpercayaan yang dinyatakan Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat tetap perlu mengikatkan diri dengan badan-badan multilateral.
Donald Trump telah menggaungkan kebijakan "Amerika Terlebih Dahulu", yang lebih mendahulukan kepentingan ekonomi dan nasional AS dibandingkan komitmen internasional.
Sejak Trump menjabat sebagai presiden, Amerika Serikat telah meninggalkan perundingan perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik, menarik diri dari kesepakatan Paris soal iklim serta membuka upaya merundingkan kembali kesepakatan perdagangan dengan Kanada dan Meksiko (NAFTA), yang telah berlangsung puluhan tahun.
Para diplomat mengemukakan kekhawatiran soal mundurnya AS dari UNESCO.
"Ketidakhadiran Amerika Serikat atau negara manapun yang memiliki banyak kekuatan adalah suatu kehilangan. Ini bukan hanya masalah uang, tapi juga soal memajukan kondisi ideal yang penting bagi negara-negara seperti Amerika Serikat, seperti pendidikan dan kebudayaan," kata seorang diplomat.
Dengan alasan berbeda, Inggris, Jepang dan Brazil merupakan tiga dari sejumlah negara yang belum membayar iuran mereka untuk 2017, demikian Reuters melaporkan.
Credit antaranews.com
