RIYADH
- Menteri Negara Arab Saudi untuk hubungan negara Teluk, Thamer
Al-Sabhan menyatakan, pihaknya sudah menawarkan bantuan untuk meredakan
ketegangan antara pemerintah Irak dan pemerintah Kurdi Irak.
Sabhan mengatakan, Saudi siap bertindak sebagai mediator antara pemerintah Irak dan Kurdistan Irak untuk meredakan konflik bilateral yang ada, yang meletus setelah Erbil mengumumkan keputusannya untuk mengadakan referendum kemerdekaan.
"Negara kami siap untuk melakukan mediasi dan bantuan dalam pengentasan situasi untuk memfasilitasi dialog antara Kurdistan dan Baghdad, untuk memecahkan masalah di antara kedua belah pihak," kata Sabhan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (18/9).
Sebelumnya, Wakil Presiden Irak Nouri al-Maliki menyebut kemerdekaan Kurdi di negaranya berarti membiarkan kemunculan Israel kedua. Maliki menegaskan, Baghdad tidak akan membiarkan referendum kemerdekaan Kurdistan berjalan.
Maliki menekankan bahwa referendum kemerdekaan Kurdi tidak konstitusional. Mantan Perdana Menteri Irak ini kembali mendesak pembatalan referendum tersebut.
Sementara itu, Pemimpin Kurdistan Irak Masoud Barzani tak peduli dengan banyaknya negara yang menentang referendum kemerdekaan Kurdi. Dia bertekad akan menjalankan referendum pada 25 September 2017 nanti.
Selain Irak penentang referendum kemerdekaan Kurdi adalah Iran, Suriah dan Turki. Alasannya, gerakan seperti itu bisa memicu disintegrasi di banyak negara di Timur Tengah yang akan dilakukan etnis Kurdi.
Sabhan mengatakan, Saudi siap bertindak sebagai mediator antara pemerintah Irak dan Kurdistan Irak untuk meredakan konflik bilateral yang ada, yang meletus setelah Erbil mengumumkan keputusannya untuk mengadakan referendum kemerdekaan.
"Negara kami siap untuk melakukan mediasi dan bantuan dalam pengentasan situasi untuk memfasilitasi dialog antara Kurdistan dan Baghdad, untuk memecahkan masalah di antara kedua belah pihak," kata Sabhan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (18/9).
Sebelumnya, Wakil Presiden Irak Nouri al-Maliki menyebut kemerdekaan Kurdi di negaranya berarti membiarkan kemunculan Israel kedua. Maliki menegaskan, Baghdad tidak akan membiarkan referendum kemerdekaan Kurdistan berjalan.
Maliki menekankan bahwa referendum kemerdekaan Kurdi tidak konstitusional. Mantan Perdana Menteri Irak ini kembali mendesak pembatalan referendum tersebut.
Sementara itu, Pemimpin Kurdistan Irak Masoud Barzani tak peduli dengan banyaknya negara yang menentang referendum kemerdekaan Kurdi. Dia bertekad akan menjalankan referendum pada 25 September 2017 nanti.
Selain Irak penentang referendum kemerdekaan Kurdi adalah Iran, Suriah dan Turki. Alasannya, gerakan seperti itu bisa memicu disintegrasi di banyak negara di Timur Tengah yang akan dilakukan etnis Kurdi.
Credit sindonews.com
