RI dalam posisi netral dan tidak mengklaim wilayah mana pun.
Reklamasi daratan oleh China di Laut China Selatan. Foto diberikan oleh pemerintah Filipina. (Reuters)
Konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu, justru kian tak diketahui titik temunya, khususnya setelah Tiongkok dan Vietnam sama-sama melakukan reklamasi terhadap wilayah yang tengah disengketakan.
Ditemui di ruang Nusantara, Gedung Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Senin 11 Mei 2015, Fachir mengatakan Indonesia akan melakukan berbagai pendekatan, mekanisme, dan forum untuk mencari solusi konflik di LTS. Bahkan, pendekatan tersebut juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
"Kita akan lakukan terus sebagai bagian dari kontribusi kita," ujar mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi.
Fachir pun mengisyaratkan, Indonesia siap untuk menjadi penengah dalam konflik tersebut. Lantaran, RI bukan termasuk salah satu negara yang ikut mengklaim wilayah yang tengah disengketakan.
"Konflik bukan suatu solusi, tetapi bagaimana, agar menampilkan kepentingan bersama. Kepentingan bersama itulah stabilitas," tambah Fachir.
Kesiapan Indonesia untuk menjadi penengah dalam konflik sengketa LTS telah disampaikan Presiden Joko Widodo ketika diwawancarai oleh media Jepang, Asahi pada 2014. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, dia akan bekerja untuk menemukan solusi diplomatik dan bukan militer terhadap konflik yang memanas itu.
"Kami berharap, solusi diplomatik dan jika perlu Indonesia siap memainkan peran sebagai perantara. Saya menolak solusi militer," tegas Jokowi di harian berbahasa Jepang tersebut.
Dalam wawancara itu, Jokowi juga menjanjikan, dia akan membantu mempercepat penyusunan sebuah kode etik tentang hubungan antara Tiongkok dan 10 negara anggota ASEAN. Isu sengketa wilayah ini, bahkan mendominasi ketika digelar pertemuan antar pemimpin ASEAN di Kuala Lumpur.
Credit VIVA.co.id
