Senat: Australia Langgar HAM Pencari Suaka

 

Pencari suaka datang ke Australia dengan mempergunakan kapal-kapal laut tak laik berlayar. (Reuters/Handout)

 

 

Sydney, CB -- Penyelidikan Senat Australia menyebutkan pemerintah negara itu gagal melindungi keselamatan pencari suaka ketika terjadi kerusuhan berdarah di pusat penahanan imigrasi awal tahun ini.

Laporan Senat ini menyebut pemerintah Australia bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam perstiwa tersebut.

Laporan pedas setebal 200 halaman ini juga menemukan bahwa pegawai perusahaan keamanan G4S terlibat dalam kekerasan, dan menuduh menteri imigrasi dengan sengaja membohongi masyarakat sehingga kesalahan ditimpakan pada korban kerusuhan.

Australia mempergunakan pusat-pusat penahanan imigrasi di laut di Papua Nugini dan Pulau Nauru untuk memproses calon pengungsi yang mencoba masuk ke wilayah negara itu dengan mempergunakan kapal tak laik berlayar.

Salah seorang pencari suaka, Reza Barati asal Iran, tewar dan lebih dari 70 orang lainnya luka-luka dalam kerusuhan yang terjadi pada Februari di Pulau Manus, Papua Nugini.

Komite Senat menulis bahwa peningkatan jumlah pencari suaka baru, ditambah ketidakjelasaan dalam menilai klaim suaka mereka, berakhir dengan hasil "yang sudah bisa diduga sebelumnya."

"Ketidakmampuan infrastruktur fasilitas-fasilitas penahanan itu menampung jumlah pencari suaka yang demikian banyak dan ketidaktersediaan informasi untuk menetapkan status dan pemindahan mereka, menciptakan situasi dimana kerusuhan dan aksi protes pasti akan terjadi,: tulis laporan tersebut.

Penyelidikan yang tertunda lama ini merekomendasikan agar Australia "mengaku dan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia" yang terjadi dalam kerusuhan itu.

Laporan tersebut mengecam Menteri Imigrasi Scott Morrison dengan menyatakan bahwa dia berulangkali membohongi publik mengenai rincian kerusuhan itu untuk "menyalahkan situasi ini pada pencari suaka atas kekerasan yang mereka alami".

Laporan ini tidak dengan tegas memberi penilaian kepada perusahaan keamanan Inggris G4S, yang saat itu menjaga keamanan fasilitas dengan memujiya karena berhasil mengekang kegiatan protes sebelumnya.

"Tidak bisa dibantah bahwa sejumlah besar pegawai lokal, dan sejumlah kecil pegawai asing, terlibat dalam kekerasan pada pencari suaka," tambahnya.

Komite ini menemukan bahwa sebagian besar aksi kekerasan ini dilakukan oleh polisi Papua Nugini yang memeprgunakan "kekerasan secara berlebihan" untuk mengatasi aksi protes.

Senator dari Partai Hijau yang beroposisi Sarah Hanson-Young menyebut laporan itu sebagai penilaian "buruk" pada kebijakan pencari suaka yang diterapkan pemerintah.

"Bukti-bukti yang menggunung yang diserahkan pada penyelidikan ini semua menunjuk pada satu fakta: pusat di Pulau Manuah tidak bisa dipertahankan dan harus ditutup sekarang juga," ujarnya.


Credit CNN Indonesia