Penjaga perdamaian menelain biaya 22-23 juta AS per tahun.
CB, WASHINGTON—
Menteri luar negeri Republik Siprus Utara Turki (TRNC) telah menyerukan
diubahnya misi pemelihara perdamaian PBB di pulau tersebut menjadi misi
sipil.
Di dalam satu wawancara dengan Kantor Berita
Anadolu,
Kudret Ozersay, yang mengadakan pertemuan dengan para pejabat AS dan
diplomat di AS, mengatakan misi militer tersebut tidak diperlukan lagi.
Ia menambahkan perubahan keadaan itu memerlukan perubahan
pasukan pemelihara perdamaian saat ini di pulau bagian timur Laut Tengah
tersebut.
Ozersay melakukan perjalanan ke New York
pada 7 Januari untuk menyampaikan pandangan TRNC ke PBB dan anggota
Dewan Keamanan, tempat masalah itu diperkirakan dibahas pada akhir
Januari.
Menteri itu, yang menggarisbawahi bahwa
kehadiran sebanyak 800 personel PBB di pulau tersebut menelan biaya
mahal, menekankan perannya sebagai pencegah bentrokan bersenjata dapat
dicapai melalui misi sipil dengan separuh biaya saat ini.
"Kami
percaya tak ada keperluan bagi operasi (militer) yang menelan biaya
22-23 juta dolar AS per tahun," kata Ozersay, sebagaimana dikutip Kantor
Berita
Anadolu, Senin (14/1).
Ia menambahkan 54 juta dolar AS diperkirakan akan dikeluarkan bagi kehadiran PBB di pulau tersebut pada 2019.
Menteri
itu mengatakan, ada pendapat umum di PBB bahwa fungsi, wewenang, dan
jumlah tentara pemelihara perdamaian PBB di pulau tersebut perlu diubah,
bahkan jika mandat mereka diperpanjang pada Februari.
Ketika
berbicara soal sengketa pengambilan sumber daya hidrokarbon di bagian
timur Laut Tengah, Ozersay mengatakan masalah itu dapat menjadi
kesempatan bagi dialog antara kedua pihak.
Ia
menggarisbawahi bahwa tak adanya kesepakatan bilateral mengenai hak
pengeboran, banyak perusahaan bisa kehilangan sumber daya dan waktu, dan
ketegangan dapat meningkat di wilayah tersebut.
Turki
terus menentang pengeboran sepihak pemerintah Siprus Yunani di bagian
timur Laut Tengah. Sementara di saat yang sama, Pemerintah Siprus Turki
juga mengklaim memiliki hak atas sumber daya di daerah itu.
Ozersay
menyatakan kemitraan yang dilandasi atas kerja sama mungkin lebih layak
antara bagian utara dan selatan pulau tersebut. Keengganan pemerintah
Siprus Yunani berbagi kekuasaan dan kekayaan membuat bentuk federal jadi
"tak mungkin".
"Jika Anda tak ingin berbagi pemerintahan dan kekayaan, Anda tak bisa membuat kemitraan federal," katanya.
Ditambahkan,
kerja sama di bidang energi dan memerangi terorisme serta kejahatan
yang terorganisasi dapat mengakibatkan saling ketergantungan antara
kedua pihak dan "Akhirnya mengarah kepada penyelesaian menyeluruh bagi
pertikaian di pulau itu.”
