KUALA LUMPUR
- Malaysia masih berunding dengan China terkait proyek kereta senilai
USD20 miliar. Pernyataan itu diungkapkan Menteri Keuangan Malaysia Lim
Guan Eng, kemarin, hanya beberapa hari setelah menteri lainnya
menyatakan Kuala Lumpur telah memutuskan membatalkan kontrak itu.
Setelah berkuasa pada Mei tahun lalu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad berjanji menegosiasikan lagi atau membatalkan berbagai proyek China yang disahkan mantan PM Najib Razak. Berbagai proyek itu pun masih dalam pembahasan antara dua negara.
Lim menjelaskan, kabinet telah memutuskan untuk melanjutkan negosiasi pada proyek Jalur Kereta Pantai Timur yang menjadi andalan infrastruktur China di Malaysia. “Kabinet memutuskan dengan membahas sensitivitas berbagai kontrak yang dibahas, bahwa kami harus mengizinkan diskusi,” kata Lim yang menambahkan pemerintah akan menggelar perundingan.
Setelah berkuasa pada Mei tahun lalu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad berjanji menegosiasikan lagi atau membatalkan berbagai proyek China yang disahkan mantan PM Najib Razak. Berbagai proyek itu pun masih dalam pembahasan antara dua negara.
Lim menjelaskan, kabinet telah memutuskan untuk melanjutkan negosiasi pada proyek Jalur Kereta Pantai Timur yang menjadi andalan infrastruktur China di Malaysia. “Kabinet memutuskan dengan membahas sensitivitas berbagai kontrak yang dibahas, bahwa kami harus mengizinkan diskusi,” kata Lim yang menambahkan pemerintah akan menggelar perundingan.
Dia
tidak menjelaskan topik diskusi dalam kabinet itu. Pada Selasa (29/1),
Mahathir meminta China memahami rencana Malaysia untuk membatalkan
proyek itu. Menurut Mahathir, kontrak itu mungkin membebani lebih dari
USD24,33 miliar dan Malaysia masih harus membayar biaya pembatalannya.
Pekan lalu, Menteri Ekonomi Malaysia Mohamed Azmin Ali menyatakan kabinet telah memutuskan membatalkan kesepakatan dengan China Communications Construction Co Ltd (CCCC), salah satu perusahaan terbesar dalam inisiatif Belt and Road China. Azmin menjelaskan pemerintah masih menentukan berapa banyak harus membayar CCCC sebagai biaya pembatalan. Para pejabat pemerintah sebelumnya menyatakan biaya proyek itu telah naik seiring waktu.
Awal bulan ini, Wall Street Journal (WSJ) melaporkan Beijing telah menawarkan pada pemerintahan mantan PM Najib Razak tentang kesepakatan untuk bail out atau dana talangan pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dengan imbalan berbagai kontrak.
Pekan lalu, Menteri Ekonomi Malaysia Mohamed Azmin Ali menyatakan kabinet telah memutuskan membatalkan kesepakatan dengan China Communications Construction Co Ltd (CCCC), salah satu perusahaan terbesar dalam inisiatif Belt and Road China. Azmin menjelaskan pemerintah masih menentukan berapa banyak harus membayar CCCC sebagai biaya pembatalan. Para pejabat pemerintah sebelumnya menyatakan biaya proyek itu telah naik seiring waktu.
Awal bulan ini, Wall Street Journal (WSJ) melaporkan Beijing telah menawarkan pada pemerintahan mantan PM Najib Razak tentang kesepakatan untuk bail out atau dana talangan pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dengan imbalan berbagai kontrak.
“Kami
tahu bahwa harga (berbagai proyek dengan China) naik, tapi apakah di
sana ada kesepakatan semacam itu, saya akan memeriksanya,” ungkap Lim
saat konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Putrajaya,
dilansir Malay Mail.
Laporan WSJ menuduh pemerintahan Najib bekerja sama dengan Beijing dalam berbagai proyek Belt and Road Initiative demi mengalihkan dana untuk 1MDB. Pemerintahan Najib juga menyatakan telah menaikkan nilai berbagai proyek untuk mengalirkan dana ke 1MDB yang kewalahan membayar utang.
Najib mengawasi pembentukan 1MDB pada 2009 dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat memperkirakan dana USD4,5 miliar telah disalahgunakan oleh para pejabat tinggi 1MDB dan para rekanan mereka antara 2009 dan 2014.
Laporan WSJ menuduh pemerintahan Najib bekerja sama dengan Beijing dalam berbagai proyek Belt and Road Initiative demi mengalihkan dana untuk 1MDB. Pemerintahan Najib juga menyatakan telah menaikkan nilai berbagai proyek untuk mengalirkan dana ke 1MDB yang kewalahan membayar utang.
Najib mengawasi pembentukan 1MDB pada 2009 dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat memperkirakan dana USD4,5 miliar telah disalahgunakan oleh para pejabat tinggi 1MDB dan para rekanan mereka antara 2009 dan 2014.
Credit sindonews.com
