CB, Jakarta - Perdana Menteri Palestina Rami
Al-Hamdallah mengumumkan pengunduran diri, Selasa, 29 Januari 2019.
Belum diketahui alasan pengunduran dirinya. Hamdallah hanya memastikan
pemerintahannya akan melanjutkan tugas hingga pemerintahan baru
terbentuk.
Keputusan Hamdallah ini akan menjadi pukulan telak karena dilakukan di tengah upaya rekonsiliasi antara pemerintah Palestina dengan para pejabat tinggi Hamas, sebuah kelompok berkuasa di Gaza, Palestina.
Rami Hamdallah. [photo credit: Emuni University]
Dikutip dari reuters.com, Selasa, 29 Januari 2019, Presiden
Abbas belum mau berkomentar atas mundurnya Hamdallah dari tampuk
kekuasaan. Namun langkah Hamdallah ini dikecam oleh Hamas dan dinilai
sebagai upaya untuk meminggirkan serta mengeluarkan Hamas dari panggung
politik Palestina.
Hamdallah merupakan kepala persatuan pemerintah nasional yang dibentuk pada 2014. Dia juga memimpin rekonsiliasi antara kelompok Hamas dan Fatah. Kelompok Fatah menguasai Tepi Barat dan telah mengambil alih kekuasaan di Gaza pada 2007. Kedua kelompok besar ini telah menanda tangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi dua tahun lalu agar otoritas Palestina diizinkan berkuasa penuh di Gaza dan mengambil alih titik-titik persimpangan antara Mesir dan Israel. Akan tetapi, perselisihan tentang pembagian kekuasaan dan ketidaksepakatan tentang kebijakan terhadap Israel telah menghambat implementasi kesepakatan.
Keputusan Hamdallah ini akan menjadi pukulan telak karena dilakukan di tengah upaya rekonsiliasi antara pemerintah Palestina dengan para pejabat tinggi Hamas, sebuah kelompok berkuasa di Gaza, Palestina.
Rami Hamdallah. [photo credit: Emuni University]
Hamdallah merupakan kepala persatuan pemerintah nasional yang dibentuk pada 2014. Dia juga memimpin rekonsiliasi antara kelompok Hamas dan Fatah. Kelompok Fatah menguasai Tepi Barat dan telah mengambil alih kekuasaan di Gaza pada 2007. Kedua kelompok besar ini telah menanda tangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi dua tahun lalu agar otoritas Palestina diizinkan berkuasa penuh di Gaza dan mengambil alih titik-titik persimpangan antara Mesir dan Israel. Akan tetapi, perselisihan tentang pembagian kekuasaan dan ketidaksepakatan tentang kebijakan terhadap Israel telah menghambat implementasi kesepakatan.
Credit tempo.co
