CB, Kairo – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan perlindungan Hak Asasi Manusia di Mesir pada saat ini dianggap lebih buruk daripada era orang kuat Presiden Hosni Mubarak, yang jatuh akibat protes massa pada 2011.
Komentar
Macron ini, yang datang untuk kunjungan tiga hari di Mesir, menunjukkan
sikap mengeras Prancis terhadap Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi,
mengenai kebebasan hak-hak sipil. Aktivis HAM mengatakan perlindungan
hak-hak sipil menurun di Mesir pada masa kepemimpinan Presiden al-Sisi.
“Saya pikir kebijakan saat ini dipandang oleh para tokoh intelektual dan kelompok masyarakat sipil Mesir sebagai lebih keras dibandingkan pada era rezim Mubarak,” kata Macron kepada media saat tiba di Mesir pada Ahad, 27 Januari 2019 seperti dilansir Reuters.
Mubarak,
yang merupakan bekas komandan Angkatan Udara, dipenjara karena
berkonspirasi untuk membunuh para pengunjuk rasa yang mengakhiri
kekuasaannya selama tiga dekade. Tapi pengadilan banding Mesir
membebaskan Mubarak pada 2017.
“Saya tidak bisa melibat bagaimana Anda bisa berpura-pura untuk menjamin stabilitas jangka panjang di negara ini, yang menjadi jantung Arab Spring dan menunjukkan kebebasan, dan Anda berpikir bisa terus bersikap keras melewati batas yang bisa diterima atau dibenarkan untuk alasan keamanan,” kata Macron.
Menurut Macron,”Ini menjadi paradoks dan melukai Mesir sendiri.”
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak Macron agar bersikap tegas kepada Presiden Mesir, al Sisi, mengenai isu perlindungan HAM ini. Sisi terpilih untuk periode kedua pada April 2019.
Macron mengatakan dia akan bersikap lebih terbuka dalam kunjungan kenegaraan tiga hari ini, yang dimulai pada Senin, 28 Januari 2019. Dia juga akan mengangkat kasus-kasus tertentu dalam pertemuan tertutup.
Soal sikap kerasnya ini, Sisi membantahnya dalam wawancara dengan CBS “60 Minutes”. Sisi kemudian mencoba membatalkan penayangan wawancara itu lewat salah satu menteri yang menelpon CBS. Tayangan wawancara itu tetap dilakukan CBS.
Dalam wawancara dengan CBS, Sisi membantah ada 60 ribu warga Mesir yang menjadi tahanan politik di sejumlah penjara negara itu.
Saat berkunjung ke Paris pada Oktober 2017, Sisi sempat menerima nama sejumlah aktivis Mesir yang diminta Macron agar dibebaskan dari penjara. Namun, Macron mengatakan pada Ahad kemarin, bahwa hanya dua orang yang sudah dibebaskan. “Ini tidak memuaskan,” kata dia.
“Saya pikir kebijakan saat ini dipandang oleh para tokoh intelektual dan kelompok masyarakat sipil Mesir sebagai lebih keras dibandingkan pada era rezim Mubarak,” kata Macron kepada media saat tiba di Mesir pada Ahad, 27 Januari 2019 seperti dilansir Reuters.
“Saya tidak bisa melibat bagaimana Anda bisa berpura-pura untuk menjamin stabilitas jangka panjang di negara ini, yang menjadi jantung Arab Spring dan menunjukkan kebebasan, dan Anda berpikir bisa terus bersikap keras melewati batas yang bisa diterima atau dibenarkan untuk alasan keamanan,” kata Macron.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak Macron agar bersikap tegas kepada Presiden Mesir, al Sisi, mengenai isu perlindungan HAM ini. Sisi terpilih untuk periode kedua pada April 2019.
Macron mengatakan dia akan bersikap lebih terbuka dalam kunjungan kenegaraan tiga hari ini, yang dimulai pada Senin, 28 Januari 2019. Dia juga akan mengangkat kasus-kasus tertentu dalam pertemuan tertutup.
Soal sikap kerasnya ini, Sisi membantahnya dalam wawancara dengan CBS “60 Minutes”. Sisi kemudian mencoba membatalkan penayangan wawancara itu lewat salah satu menteri yang menelpon CBS. Tayangan wawancara itu tetap dilakukan CBS.
Saat berkunjung ke Paris pada Oktober 2017, Sisi sempat menerima nama sejumlah aktivis Mesir yang diminta Macron agar dibebaskan dari penjara. Namun, Macron mengatakan pada Ahad kemarin, bahwa hanya dua orang yang sudah dibebaskan. “Ini tidak memuaskan,” kata dia.
Credit tempo.co
