Indonesia meminta semua pihak agar dapat menahan diri.
CB,
JAKARTA -- Pemerintah Indonesia prihatin atas krisis politik yang
tengah dihadapi Venezuela. Indonesia berharap Venezuela dapat
melaksanakan proses politik yang demokratis dan kredibel.
“Indonesia dalam hal ini, dengan sangat menghargai kedaulatan dan
tanpa adanya niat untuk mencampuri urusan dalam negeri Venezuela,
mengharapkan agar proses politik yang demokratis, transparan, dan
kredibel, dapat diambil segera terkait situasi yang dihadapi Venezuela
saat ini,” kata Pejabat Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas Restu Fajar Anggriawan kepada
Republika.co.id, Rabu (30/1).
Indonesia
meminta semua pihak agar dapat menahan diri dan tidak mengambil
tindakan yang dapat memperburuk situasi. Menurut Restu, belum ada
imbauan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Venezuela maupun kubu oposisi
untuk kedutaan-kedutaan besar di negara tersebut.
“Namun
seperti yang kita tahu, saat ini ada dua kubu, yakni pemerintah dan
oposisi yang sedang berkonflik, sehingga KBRI Caracas tentunya akan
bertindak sebaik-baiknya dan akan terus melaporkan situasi serta
perkembangan yang terjadi di Venezuela,” kata Restu.
Dia
mengatakan, saat ini situasi di Venezuela, khususnya di Caracas, sudah
cukup kondusif. Belum ada gelombang demonstrasi lanjutan seperti pekan
lalu. “Tidak ada lagi demo lanjutan, demo hanya terjadi satu hari (pada
23 Januari), dan selesai pada hari tersebut,” ucapnya.
Saat
ratusan ribu warga Venezuela menggelar demonstrasi pekan lalu, KBRI
Caracas telah mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di sana untuk
meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengenakan pakaian atau aksesoris
mencolok yang dapat mengundang tindak kejahatan.
Mereka
pun diharapkan terus menjalin komunikasi dengan KBRI Caracas. “Kami
juga menyampaikan agar WNI menghindari daerah-daerah konsentrasi massa
atau tempat-tempat yang menjadi wilayah demonstrasi,” ujar Restu.
Terdapat 48 WNI di Venezuela. “Sampai saat ini, sejauh pengetahuan kami, semua (WNI) dalam kondisi baik,” kata Restu.
Krisis
politik di Venezuela terjadi setelah ratusan ribu warga di sana
berdemonstrasi menuntut Presiden Nicolas Maduro mundur dari jabatannya.
Majelis Nasional Venezuela kemudian menyatakan bahwa pemerintahan Maduro
tidak sah.
Juan Guaido selaku pemimpin oposisi dan Majelis
Nasional kemudian memproklamirkan diri sebagai presiden sementara
negara tersebut. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat (AS), Israel,
dan Australia telah menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Guaido.
Sementara Rusia dan Cina mengecam intervensi pihak asing dalam krisis
politik yang sedang berlangsung di sana.
