AS memutuskan untuk keluar dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa
CB,
BEIJING -- Keptusan Amerika Serikat (AS) untuk keluar dari Dewan Hak
Asasi Manusia PBB mendapat sorotan dari Cina. Keputusan tersebut menurut
Cina menjadikan citra AS sebagai pembela HAM 'berada di ujung
keruntuhan'.
"Cina menyatakan penyesalan atas keputusan AS untuk mundur dari Dewan
HAM PBB," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang,
dalam taklimat reguler pada Rabu (20/6).
Menurut Geng, Cina
akan terus bekerja dengan semua pihak, untuk memberikan sumbangannya
bagi pengembangan HAM yang sehat di seluruh dunia melalui dialog
konstruktif dan kerja sama.
Pada Selasa (19/6) lalu, Duta
Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengumumkan keputusan untuk menarik diri
dari keanggotan di Dewan HAM PBB. Dalam kesempatan terpisah Menlu AS
Mike Pompeo mengatakan Dewan HAM PBB dihuni beberapa pelaku pelanggaran
hak asasi manusia terburuk di dunia.
Beberapa negara yang
disebut Pompeo termasuk Cina, Kuba, Republik Demokratik Kongo dan
Venezuela, yang menjadi hotspot pelanggaran hak asasi manusia di seluruh
dunia. Ketika ditanya soal kritik AS terhadap rekor HAM Cina, Geng
mengatakan AS menapikan fakta-fakta dan bahwa siapapun tanpa prasangka
dapat melihat banyak kemajuan yang Cina telah capai mengenai HAM.
Publikasi
resmi komisi anti korupsi Cina menyebutkan dalam sebuah komentar pada
Rabu, keputusan AS untuk keluar dari dewan tersebut telah membuat citra
yang dibanggakan rakyat Amerika sebagai pembela HAM berada di ujung
keruntuhan. "Pemisahan keluarga-keluarga immigran di perbatasan
AS-Meksiko menunjukkan kemunafikan AS dan bahwa negara itu tidak dapat
dan seharusnya tidak" mengecam rekor HAM negara-negara lain," tutur
Geng.
Soal HAM telah lama menjadi sumber ketegangan antara
dua kekuatan ekonomi terbesar dunia itu, khususnya sejak tahun 1989,
ketika AS memberlakukan sanksi-sanksi atas Cina setelah peumpasan
beradarh atas para pengunjuk rasa pro-demokrasi di sekitar Alun-alun
Tiananmen Beijing.
Cina sering menolak kritik terhadap
rekor HAM-nya dan menunjuk kepada keberhasilannya dalam menaikkan taraf
hidup jutaan rakyatnya dari kemiskinan. Tetapi Partai Komunis Cina yang
berkuasa tak membiarkan perbedaan padangan politik dan sejak Presiden Xi
Jinping naik ke tampuk kekuasaan, puluhan pengacara HAM dan pegiat
telah ditangkap atau dipenjarakan dalam penumpasan yang para pegiat
katakan lebih buruk daripada beberapa dekade sebelumnya.
Beijing
juga mengeluarkan laporan tahunannya yang mengecam AS atas
masalah-masalah HAM-nya, dengan menyebut berbagai isu antara lain
rasisme, standar politik dan kekerasan dengan penggunaan senjata.
