Selasa, 05 Mei 2015

Tiongkok Tuduh Filipina Langgar Kode Etik Laut China Selatan


Tiongkok Tuduh Filipina Langgar Kode Etik Laut China Selatan 
  Citra satelit terbaru menunjukkan Tiongkok membuat kemajuan pesat dalam membangun sebuah landasan udara yang bisa digunakan untuk kepentingan militer di Kepulauan Spratly—sumber sengketa dengan Filipina. (Reuters/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative)
 
 
Jakarta, CB -- Tiongkok menuduh Filipina melanggar kode etik informal yang telah berlaku selama 13 tahun di Laut China Selatan karena melakukan pembangunan di pulau yang disengketakan.

Tiongkok dan sepuluh anggota ASEAN menandatangani perjanjian pada 2002, berisi kesepakatan agar negara-negara tidak membangun apapun di wilayah terumbu dan beting yang disengketakan.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin (4/5) malam, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mendesak Filipina untuk menghentikan pembangunan “yang berbahaya dan provokatif” di wilayah sengketa. Tiongkok mengatakan bahwa itu merupakan upaya okupasi ilegal oleh Manila.

“Pihak Filipina telah melakukan konstruksi fasilitas militer dan sipil dalam skala besar, termasuk bandara, pelabuhan dan barak di pulau-pulau itu selama bertahun-tahun," bunyi pernyataan itu.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah Menteri Luar Negeri Filipina mengatakan bahwa Tiongkok telah melanggar kode etik dengan melakukan konstruksi.

“Tiongkok tidak pernah mengambil tindakan yang dapat mempersulit dan memperburuk sengketa atau mempengaruhi perdamaian dan stabilitas regional," kata kementerian Tiongkok, mendesak Manila untuk menghentikan semua pekerjaan bangunan dan mengevakuasi orang-orangnya.

Perdebatan tentang bagaimana ASEAN harus bersikap menghadapi Tiongkok yang menjadi sekutu kuat beberapa negara di Asia Tenggara namun makin agresif di Laut China Selatan, hingga kini masih belum terpecahkan.

Citra satelit terbaru menunjukkan Tiongkok membuat kemajuan pesat dalam membangun sebuah landasan udara yang bisa digunakan untuk kepentingan militer di Kepulauan Spratly—sumber sengketa dengan Filipina.

Namun Tiongkok juga menuduh Vietnam dan Filipina melakukan pembangunan ilegal.

Tiongkok mengklaim 90 persen wilayah Laut China Selatan yang dipercaya kaya akan minyak dan gas. Namun klaim juga datang dari Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan yang menganggap beberapa wilayah perairan itu berada dalam zona ekonomi eksklusif mereka.



Credit  CNN Indonesia