Presiden
Joko Widodo (Jokowi) berpidato kepada para pedagang di Pasar Pharaa,
Sentani, Jayapura, Papua, 27 Desember 2014. TEMPO/Cunding Levi
"Tentu kami sudah bisa mengantisipasi ancaman-ancaman yang akan menggagalkan semua kunjungan presiden. Tapi semua aman, baik kepolisian maupun kami di TNI sudah siap, mulai dari di laut, di darat hingga di udara," kata Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan, Senin, 4 Mei 2015.
Menurut Fransen, dia akan rapat bersama seluruh stakeholder, baik dari Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. "Semua sudah diundang, Pangdam, Kapolda Danlatamal, Danlanal, dan bagi para penggagas titik sasaran yang akan dikunjungi presiden," katanya.
Bahkan, Fransen menambahkan, rencananya, Selasa hari ini, 5 Mei 2015 ada rapat awal dengan tim dari pusat, baik dari Paspampres maupun Sekretaris Militer Kepresidenan. "Pada tanggal 6 digelar apel persiapan, tanggal 7 gladi bersih, dan pada tanggal 8," katanya.
Untuk titik pengamanan, menurut Fransen, ada banyak titik, terutama lokasi yang akan dikunjungi Presiden Jokowi. Misalnya untuk wilayah di Provinsi Papua, seperti di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, yakni di Kantor IPDN, di daerah Holtekam, di Pasar Mama Papua, dan di lokasi peletakkan batu untuk PON 2020. Lalu, di Kabupaten Merauke, tepatnya di lokasi panen raya.
Juga pengamanan di Provinsi Papua Barat, yakni di Manokwari saat presiden meninjau perusahaan gas alam cair di BP Tangguh dan di Sorong saat melakukan peresmian atau peletakkan batu pertama PT Telekomunikasi Selular berupa fiber optic dan mungkin nanti ada perkembangan berikutnya, tergantung instruksi yang diberikan.
Namun, menurut Fransen, tak ada penanganan khusus, sebab semua sudah digelar sehingga soal kedatangan presiden tak perlu dikhawatirkan.
Sebelumnya dalam jumpa pers pada Sabtu, 2 Mei 2015, Forum Oikumenis Gereja-gereja Papua mengatakan menolak kehadiran Presiden Jokowi di Papua. Alasannya, pemerintah belum menyelesaikan permasalahan aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan kepada masyarakat Papua selama ini.
Benny juga menuding kalau pelaku kekerasan di Papua sengaja diciptakan untuk kemudian orangnya ditangkap dan dituduh sebagai OPM. Karena berbagai tindak kekerasan itu, menurut Benny, Forum Oikumenis Gereja-gereja Papua menolak kedatangan Presiden Jokowi di Papua, karena tidak ada manfaat dari kunjungan kepala negara itu buat orang Papua.
"Presiden tak menunjukkan niat baik menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua. Malah kekerasan terus terjadi setiap ada rencana kunjungan presiden ke daerah ini,” katanya.
Credit TEMPO.CO
