Panglima TNI Jenderal Moeldoko menggelar jumpa pers terkait dugaan oknum bintara pembina masyarakat (babinsa) yang mengarahkan masyarakat memilih pasangan capres dan cawapres tertentu, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (8/6/2014). Moeldoko meminta publik tak resah dengan kasus tersebut dan menjamin TNI tetap netral, serta jalannya pilpres akan dikawal dengan baik.
JAKARTA,CB - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menilai saat ini masyarakat lebih mengenal istilah ABRI Masuk Desa (AMD), dibandingkan istilah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang saat ini digunakan untuk menyebut kegiatan prajurit TNI dalam membangun desa-desa di Indonesia. Padahal, nomenklatur atau perubahan nama tersebut telah dilakukan sejak1999 silam.
"Berarti TMMD selama ini mungkin kurang mendapatkan tempat atau perlu evaluasi dengan baik. Agar tidak ada lagi pertanyaan (di masyarakat)," ujar Moeldoko, dalam sambutannya pada acara pembukaan rapat paripurna TMMD ke-35, di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2014).
Moeldoko mengatakan, kegiatan TMMD ini perlu mendapatkan perhatian oleh masyarakat. Pasalnya, kegiatan tersebut bertujuan membangun kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah tertinggal, terpencil, kumuh perkotaan, bencana alam, dan daerah rawan konflik.
Moeldoko juga berpesan kepada seluruh pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk jangan ragu menggunakan kekuatan prajurit TNI dalam rangka pembangunan di wilayah Indonesia. TNI, kata dia, memiliki semangat kuat dalam kontribusi pembangunan nasional.
"Prajurit TNI di seluruh Indonesia adalah milik bapak ibu sekalian. Jangan ragu-ragu gunakan kepentingan untuk sejahteraan rakyat," kata Moeldoko.
Rapat paripurna TMMD ke-35 TA 2014 ini bertujuan untuk mengevaluasi program TMMD TA 2014 dan untuk memberikan arah kebijakan pada penyelenggaraan TMMD TA 2015 yang diselenggarakan secara terpadu dan lintas sektoral baik TNI maupun oleh Kementerian terkait.
Rapat paripurna ini dihadiri para pimpinan jajaran TNI, yakni KASAD, KASAU, dan WAKASAL, beserta para Panglimab Kotama serta pejabat dari beberapa Kementerian serta perwakilan kepala daerah.
Credit KOMPAS.com
