WASHINGTON
- Pemerintah Presiden Donald Trump melangkahi Kongres Amerika Serikat
(AS) guna memajukan penjualan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik
kepada Arab Saudi. Para analis keamanan selama ini khawatir teknologi
itu akan memungkinkan Riyadh untuk membuat senjata nuklir di masa depan
dan berpotensi memicu perlombaan senjata di Timur Tengah.
Langkah pemerintah Trump juga memicu kekhawatiran akan pelanggaran hukum AS yang melarang transfer teknologi ke negara lain. Komite Pengawasan dan Reformasi Kongres mengungkap kebijakan pemerintah Trump itu dalam laporan terbarunya.
Para anggota Kongres AS sampai saat ini masih khawatir tentang stabilitas kepemimpinan Saudi di bawah Putra Mahkota Mohammed bin Salman sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dan perang di Yaman.
Langkah pemerintah Trump juga memicu kekhawatiran akan pelanggaran hukum AS yang melarang transfer teknologi ke negara lain. Komite Pengawasan dan Reformasi Kongres mengungkap kebijakan pemerintah Trump itu dalam laporan terbarunya.
Para anggota Kongres AS sampai saat ini masih khawatir tentang stabilitas kepemimpinan Saudi di bawah Putra Mahkota Mohammed bin Salman sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dan perang di Yaman.
Laporan Kongres mengatakan beberapa whistleblower
yang tidak disebutkan namanya telah mengajukan peringatan tentang upaya
Gedung Putih untuk mempercepat transfer teknologi nuklir AS yang sangat
sensitif untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir baru di Arab
Saudi.
"Pengungkap fakta yang muncul telah memperingatkan tentang konflik kepentingan di antara penasihat top Gedung Putih yang dapat berimplikasi pada undang-undang pidana federal," kata ketua komite, Elijah Cummings, yang juga politisi Demokrat, dalam surat tertanggal 19 Februari untuk Gedung Putih.
Komite sedang menyelidiki upaya oleh perusahaan-perusahaan tenaga nuklir AS untuk memenangkan persetujuan administrasi Trump guna membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya.
Konsorsium IP3
"Pengungkap fakta yang muncul telah memperingatkan tentang konflik kepentingan di antara penasihat top Gedung Putih yang dapat berimplikasi pada undang-undang pidana federal," kata ketua komite, Elijah Cummings, yang juga politisi Demokrat, dalam surat tertanggal 19 Februari untuk Gedung Putih.
Komite sedang menyelidiki upaya oleh perusahaan-perusahaan tenaga nuklir AS untuk memenangkan persetujuan administrasi Trump guna membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya.
Konsorsium IP3
Sasaran
utama penyelidikan Komite Pengawasan dan Reformasi Kongres adalah upaya
IP3 International, sebuah konsorsium produsen tenaga nuklir yang mulai
melobi selama transisi pemerintahan Trump pada akhir 2016 dan awal 2017.
Lobi itu untuk memenangkan persetujuan presiden guna mengembangkan
pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi.
Pada 12 Februari lalu, Trump melakukan pertemuan dengan perwakilan IP3 International dan CEO produsen energi nuklir utama AS untuk membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir di Yordania dan Arab Saudi. Menurut laporan komite yang dikutip Bloomberg, Rabu (20/2/2019), pertemuan itu diprakarsai oleh pendiri IP3, pensiunan Jenderal Angkatan Darat Jack Keane.
Pada 12 Februari lalu, Trump melakukan pertemuan dengan perwakilan IP3 International dan CEO produsen energi nuklir utama AS untuk membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir di Yordania dan Arab Saudi. Menurut laporan komite yang dikutip Bloomberg, Rabu (20/2/2019), pertemuan itu diprakarsai oleh pendiri IP3, pensiunan Jenderal Angkatan Darat Jack Keane.
Credit sindonews.com
