Kamis, 24 Mei 2018

Mahathir akan Perluas Penyelidikan Korupsi


Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad (tengah) memberikan keterangan kepada pers di Menara Yayasan Selangor, Selangor. Malaysia, Sabtu (12/5).
Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad (tengah) memberikan keterangan kepada pers di Menara Yayasan Selangor, Selangor. Malaysia, Sabtu (12/5).
Foto: Antara/Rafiuddin Abdul Rahman

Mahathir berjanji mengurangi utang nasional sebesar Rp 2,51 triliun.



CB, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (92 tahun) mengadakan sidang pertama kabinetnya pada Rabu (23/5). Pejabat Malaysia memperluas penyelidikan terhadap korupsi terkait dengan pemerintah sebelumnya dengan penggerebekan di tempat terkait dengan pemimpin dana haji.

Mahathir memimpin koalisi oposisi untuk kemenangan mengejutkannya dalam pemilihan umum pada bulan ini. Mahathir menang setelah berkampanye tentang biaya hidup tinggi dan berjanji membersihkan korupsi. Dia berjanji mengurangi utang nasional sebesar satu triliun ringgit (Rp 2,51 triliun).

Ia melarang mantan perdana menteri Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor, meninggalkan negara itu dan memerintahkan lembaga antikorupsi menyelidiki hilangnya miliaran dolar dari dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Penyidik menyisir rumah Najib dan beberapa bangunan, menyita uang tunai, perhiasan dan barang mewah, yang diperkirakan bernilai jutaan dolar.


photo


Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak tiba di gedung MACC untuk memberikan keterangan seputar skandal kasus 1MDB, Selasa (22/5).



Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) akan selesai meminta keterangan dari Najib, yang memerintah negara itu selama hampir satu dekade pada Kamis. Pada perkembangan terpisah, polisi pada Selasa menggerebek lima lokasi yang terkait dengan Abdul Azeez Abdul Rahim, mantan pemimpin dari Tabung Haji yang ditunjuk pemerintah, dana haji Muslim ke Makkah, demikian seorang pejabat MACC.

Sejumlah dokumen, perhiasan dan uang tunai disita, menurut sumber itu, yang menolak diidentifikasi karena sensitivitas masalah tersebut. Surat kabar Star melaporkan di lamannya uang tunai yang ditemukan berjumlah 120 juta ringgit Malaysia (30 juta dolar AS). Abdul Azeez Abdul Rahim tidak segera bersedia dimintai komentar.

Najib secara konsisten membantah melakukan kesalahan di 1MDB. Menteri Keuangan baru Lim Guan Eng mengatakan pada Rabu ia telah meminta Pricewaterhouse Coopers ditunjuk untuk peninjauan dan audit 1MDB. "Para direktur 1MDB menegaskan 1MDB bangkrut dan tidak dapat melunasi utangnya," kata Lim.


photo


Polisi Malaysia menyita beberapa ratus tas dan lusinan koper berisi uang tunai, perhiasan dan barang berharga lainnya sebagai bagian dari investigasi korupsi dan pencucian uang mantan Perdana Menteri Najib Razak di Kuala Lumpur, Malaysia Jumat, (18/5).



Lim mengatakan pada Selasa pemerintah Najib menipu parlemen atas keuangan 1MDB dan menekan penyelidikan dengan mengintimidasi dan membersihkan sejumlah perwakilan lembaga antikorupsi. Mahathir, yang juga perdana menteri selama 22 tahun dari 1981, mengatakan setelah pertemuan kabinet pertamanya, pemerintahnya akan mencoba untuk mengurangi utang nasional, pada 65 persen dari produk domestik bruto (PDB), dengan meninjau proyek-proyek dan pengurangan sepuluh persen gaji para menteri kabinet.

Pemerintahan sebelumnya telah mengatakan utang nasional berada di bawah pagu yang ditetapkan sendiri sebesar 55 persen dari PDB.

Mahathir juga mengatakan akan meninjau pencarian Malaysia Airlines MH370 yang menghilang oleh perusahaan AS dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014, dengan 239 orang di dalamnya dalam salah satu misteri penerbangan terbesar di dunia. Menteri transportasi baru kemudian mengatakan pencarian akan berakhir pada Selasa.

Mahathir juga mengatakan pemerintahnya akan memberi keputusan segera mengenai apakah akan melanjutkan proyek kereta berkecepatan tinggi Singapura-Kuala Lumpur. Mahathir mengumumkan rencana mencabut pajak barang dan jasa, yang bermasalah dan dimaksudkan untuk meraup 43,8 miliar ringgit (110 triliun rupiah) pada tahun ini serta memulihkan subsidi bahan bakar di tengah kenaikan harga minyak.




Credit  republika.co.id