Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan memastikan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson menolak mekanisme divestasi 51% saham yang ditawarkan dalam bentuk proposal oleh pemerintah Indonesia.
Luhut menyatakan dalam waktu dekat juga akan terbang ke Amerika Serikat (AS) untuk membicarakan hal tersebut. Sekarang tengah dikaji poin keberatan dari Freeport.
"Lagi kita anu, lagi kita bicarain, lagi di exercise, segera ini lagi dilihat, saya kan ke Amerika juga," kata Luhut di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Acara tersebut berlangsung dari 10-15 Oktober 2017. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dijadwalkan juga hadir pada acara yang sama.
Luhut menekankan, bahwa pemerintah tetap memegang teguh kesepakatan yang sudah didapat dengan Freeport beberapa waktu lalu.
"Enggak berubah dong, tetap 51%, smelter tetap, valuasi juga independen," tegas Luhut.
Credit finance.detik.com
Luhut Pastikan Bos Besar Freeport Tolak Skema Divestasi ke RI
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa surat penolakan mekanisme divestasi 51% saham Freeport Indonesia dari CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson benar adanya.
"Benar," kata Luhut di Komplek Istana, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Luhut mengaku, dalam waktu yang tidak diketahui kapan pastinya juga akan bertolak ke Amerika untuk membicarakan hal tersebut. Menurut dia, saat ini pemerintah masih berkoordinasi terkait dengan divestasi 51% saham Freeport Indonesia.
Lanjut Luhut, pemerintah tetap dengan keputusannya yang memberikan syarat kepada Freeport Indonesia untuk membangun smelter dan divestasi saham sebesar 51%.
"Enggak berubah dong, tetap 51%, smelter tetap, valuasi juga independen," tukas dia.
Diketahui, Jumat pekan lalu surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson kepada Seretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto menyebar kepada publik. Surat yang tertanggal 28 September 2017 ini intinya menolak proposal pemerintah soal mekanisme divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.
Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili Adkerson, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu.
Dalam poin tentang divestasi disebutkan, posisi pemerintah Indonesia soal valuasi harga divestasi 51% saham dihitung berdasarkan manfaat dari kegiatan pertambangan yang diperoleh hingga 2021. Saat itu adalah berakhirnya masa kontrak karya Freeport di Indonesia.
Freeport menolak hitungan divestasi versi pemerintah. Menurut Adkerson, divestasi harus mencerminkan nilai pasar yang wajar dari bisnis yang dijalankan Freeport hingga 2041, berdasarkan pada standar internasional dalam menilai bisnis pertambangan dan konsisten dengan hak-hak yang tercantum dalam kontrak karya.
"Para pemegang saham internasional Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tak mencerminkan nilai bisnis yang wajar berdasarkan hak-hak kontraktual kami sampai 2041," tutur Adkerson dalam suratnya itu.
Credit finance.detik.com
