Foto: Lamhot Aritonang
Seperti diketahui, POD Lapangan Abadi yang awalnya menggunakan skema kilang LNG di laut (offshore) perlu direvisi setelah pada Maret 2016 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan kilang LNG dibangun di darat saja (onshore).
"Revisi POD dari offshore ke onshore saya mnita delapan bulan dimulai sejak besok dia mengajukan draft revisi proposal dia soal berapa keuntungan dia. Mulai dari sekarang kita harapkan itu," kata Luhut, saat ditemui di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (5/9/2016).
Percepatan ini perlu dilakukan agar POD dapat segera disetujui pemerintah dan Blok Masela resmi memasuki tahap produksi di 2018. Gas dari Blok Masela ditargetkan mulai mengalir (onstream) pada 2024 atau 6 tahun sejak POD ditandatangani.
Langkah lain yang menurut Luhut bisa dikebut adalah izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dari perhitungan Luhut, pengurusan izin AMDAL tak perlu waktu sampai 3 tahun, cukup 1,5 tahun saja.
"Tadi kita bicara kita ingin prosesnya semua dipercepat, itu misalnya dari kacamata kita di AMDAL 3 tahun, kita suruh bikin 1,5 tahun, bisa nggak tuh dia (Inpex). Terus POD, bisa nggak lebih cepat," tegasnya.
Pada pertemuan dengan Inpex, Luhut juga menjamin Internal Rate Return (IRR) untuk Inpex di Masela sebesar 15%. Dengan IRR sebesar 15%, maka biaya investasi yang dikeluarkan Inpex bisa kembali dalam waktu kurang lebih 7 tahun sejak gas mulai berproduksi.
IRR sebesar 15% dinilai ideal agar pengembangan Blok Masela cukup ekonomis bagi Inpex. "Kita mau project IRR mereka tetap 15 persen, jangan kurang karena kalau kurang jadi nggak menarik," ucapnya.
Agar IRR untuk Inpex dapat mencapai 15%, pemerintah akan memberikan kebijakan-kebijakan dan insentif. Saat ini pemerintah dan Inpex masih membahas apa saja kebijakan dan insentif yang dapat diberikan.
"Itu pasti ada hitung-hitungannya, itu teknis akan dibicarakan dengan ahlinya. Saya kan melihat aspek bisnis dengan risikonya begitu," pungkas Luhut.
Credit detikfinance
