Tiongkok menerapkan kebijakan sensor internet yang sangat ketat (Getty Images/CNN Indonesia)
Beberapa langkah diambil oleh pemerintah Beijing, seperti memblokir akses masuk beberapa media sosial ke negaranya. Ada Twitter, Google, Facebook dan YouTube yang tak bisa digunakan di negara ini.
Memang sebagai gantinya ada layanan sejenis yang bisa digunakan oleh warganya untuk bisa merasakan berselancar di dunia maya, Weibo adalah salah satunya.
Pemerintah berdalih ini untuk mengontrol warganya agar tidak sembarangan mengkritik. Seperti diketahui, membicarakan kebijakan pemerintah adalah sesuatu yang tabu dan dilarang di Tiongkok. Dengan menggunakan layanan sendiri, selain mendorong perusahaan lokal, mengontrolnya pun jadi lebih gampang.
Informasi sensitif bahkan dilarang beredar baik dari netizen atau pihak luar. Sampai-sampai, dibuatlah tembok besar untuk membendung informasi yang tak sesuai masuk. Great Firewall, demikian namanya.
Dengan update ini, ekspatriat dan pebisnis makin susah mengakses layanan seperti Facebook, Twitter, Google dan YouTube. Cara pemblokiran yang menohok ini di kalangan pengamat akan memunculkan dilema. sebab hubungan komunikasi, terutama bagi bisnis internasional di negara tersebut bakal lebih sulit.
Memang tujuan sederhana dari pemblokiran ini lebih pada bagaimana menyaring konten yang mengkritik pemerintah. Namun caranya yang dibabat habis.
Pejabat di negara itu bahkan dengan terang-terangan mengatakan bahwa virtual personal network (VPN), Astrill, akan turut diincar ditutup. Astrill sendiri, VPN populer yang biasa digunakan ilmuwan, desain grafis dan pelajar untuk mengakses informasi dari luar negeri.
"Kalau ada aksi protes dengan melemparkan telur busuk, saya pasti akan melakukannya," kata salah satu pengguna internet di Tiongkok, Jing, kepada New York Times.
Great Firewall yang baru di-update ini kabarnya sudan memakan korban. VPN seperti StrongVPN dan Golden Frog, mengaku sudah diganggu layananya oleh pemerintah Tiongkok. Mereka belim pernah menemukan serangan secara eksplisit dan canggih seperti ini sebelumnya.
"Saya merasa seperti kita adalah katak yang berlahan-lahan direbus di dalam panci," keluh Henry Yang, editor berita internasional dari perusahaan media milik negara.
Perusahaan multinasional juga khawatir dengan kendala online yang berkembang belakangan. Mereka mengkhawatirkan, terutama peraturan baru yang akan memaksa teknologi asing dan perusahaan telekomunikasi untuk memberikan pemerintah "pintu belakang" untuk perangkat keras dan perangkat lunak mereka dan meminta mereka untuk menyimpan data di dalam Tiongkok.
"Salah satu hasil disayangkan dari kontrol yang berlebihan melalui email dan lalu lintas Internet adalah perlambatan perdagangan yang sah, dan itu bukanlah sesuatu dalam kepentingan terbaik Tiongkok," kata James Zimmerman, ketua Kamar Dagang Amerika di Tiongkok.
"Dalam rangka untuk menarik dan mendorong perusahaan komersial kelas dunia, pemerintah perlu mendorong penggunaan internet sebagai media penting untuk berbagi informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan."
Credit CNN Indonesia
