Panglima TNI Jenderal Moeldoko. (Foto: MI/Arya Manggala)
CB, Jakarta: TNI menilai kisruh antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dalam taraf wajar. Sebab itu, TNI tidak ingin masuk ke dalam ranah perselisihan antar dua lembaga hukum tersebut.
"TNI tidak mau melibatkan diri dan terlibat yang itu tidak masuk domain TNI. Kalau masih konteks hukum dan politik silahkan ditangani," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/2/2015).
Namun, TNI dipastikan bakal ikut campur jika perselisihan KPK dan Polri berujung pada terganggunya keutuhan bangsa. Jika sudah mengancam stabilitas nasional, TNI tanpa ragu lagi akan turun tangan.
"Kalau sudah mengganggu stabilitas, ya TNI perlu turun tangan, ya kita akan turun. Kita perlu melihat konteksnya. Kalau sudah memasuki medium intensity apalagi high intensity, no way! TNI harus turun. sekarang masih masuk low intensity," tegas Moeldoko.
Melihat konflik antara dua lembaga hukum tersebut, Moeldoko mengklaim memiliki tolok ukur berupa kategori tingkat kekisruhan. Jadi, kata dia, TNI akan mengacu kepada indikator tersebut untuk dapat mengambil tindakan dalam setiap kekisruhan di negara ini.
"Kita punya ukuran, punya indikator. Dari situasi hijau, hijau ke kuning, kuning ke merah, kita memiliki indikator untuk itu. Kapan TNI harus melakukan hal-hal yang diperlukan dalam situasi tertentu," kata dia.
Credit Metrotvnews.com
