Selasa, 24 Februari 2015

Panel PBB Rekomendasikan Penggunaan Drone


Panel PBB Rekomendasikan Penggunaan Drone 
 Drone akan digunakan dalam misi perdamaian untuk mengintai. (U.S. Air Force photo)
 
 
Jakarta, CB -- Panel PBB merekomendasikan penggunaan drone pengintai dalam operasi militer dan misi perdamaian PBB.

Jane Holl Lute, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil sekretaris Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan seorang pejabat senior penjaga perdamaian PBB, mengatakan pada Senin (23/2) bahwa itu adalah satu dari 119 rekomendasi panel ahli teknologi dan inovasi dalam laporan misi perdamaian PBB.

"Kami membuat rekomendasi yang sangat kuat bahwa drone, atau kapasitas untuk visualisasi udara, adalah yang harus dimiliki setiap misi dengan sangat sedikit pengecualian," Lute, yang memimpin panel ahli, kepada wartawan.

Lute mengatakan laporan panel yang dipersiapkan untuk departemen penjaga perdamaian PBB dan dukungan lapangan, dibahas dengan negara-negara pasukan PBB berkontribusi, dan mereka bereaksi positif atas laporan itu.

Meski begitu, mencuat pertanyaan dari beberapa negara tentang bagaimana informasi yang dikumpulkan oleh drone PBB akan disimpan dan dibagi.

Rekomendasi panel, menurut Lute, adalah bahwa PBB akan memiliki informasi yang dikumpulkan oleh drone dan akan ditetapkan aturan ketat terkait prosedur yang meliputi penggunaan drone dan citra yang diterima dari mereka.

Dia juga membantah bahwa PBB akan menjadi sebuah badan intelijen.

"PBB membutuhkan informasi untuk beroperasi dengan aman dan aman dan dengan integritas dan dengan efek," katanya. "Anda ingin informasi dasar ketika anda pergi keluar untuk menyetir. Apakah itu membuat anda menjadi entitas intelijen? Tidak. Anda hanya ingin tahu lingkungan ke mana anda akan menuju.”

PBB mulai menggunakan drone pengintai di Republik Demokratik Kongo pada Desember 2013. Para pejabat PBB dan diplomat mengatakan drone membantu misi PBB untuk melacak kelompok-kelompok bersenjata di wilayah padat Kongo timur.

PBB juga berencana menggunakan drone untuk misi penjaga perdamaian di Mali.

Beberapa negara, termasuk Rusia, Tiongkok dan Rwanda, sebelumnya telah menyatakan keberatan tentang penggunaan drone oleh PBB.

Para diplomat Barat mengatakan bahwa kontrak PBB dengan perusahaan Rusia yang menyediakan helikopter dan pesawat terbang untuk misi penjaga perdamaian akan terancam jika PBB beralih ke drone untuk sebagian besar misinya.

Lute mengakatakan bahwa panel itu juga merekomendasikan langkah-langkah keamanan siber di misi penjaga perdamaian, termasuk juga peningkatan penggunaan teknologi ramah lingkungan.



Credit  CNN Indonesia