Mantan presiden Polandia mengakui ada penjara CIA di negaranya.
President Afghanistan Ashraf Ghani (REUTERS/Omar Sobhani
CB - Presiden Afghanistan Asraf Ghani, mengatakan program interogasi brutal CIA melanggar semua norma HAM di dunia. Ghani yang menjabat sejak September lalu, menyebut laporan tentang penyiksaan yang dilakukan CIA mengejutkan.
"Tidak ada pembenaran untuk tindakan seperti itu, dan penyiksaan manusia di dunia," katanya, yang dikutip dalam laporan Reuters, Kamis, 11 Desember 2014. Dia berjanji akan menyelidiki, berapa banyak orang Afghanistan yang disiksa di penjara AS.
Pada Rabu, 10 Desember, pejabat militer AS mengatakan sejumlah tahanan telah meninggalkan Pusat Penahanan Parwan di pangkalan udara Bagram, yang mengakhiri pengoperasian penjara untuk tersangka teroris, setelah lebih dari satu dekade.
Mantan Presiden Polandia, Aleksander Kwasniewski, menjadi pemimpin negara pertama yang mengakui bahwa negaranya, telah menjadi tuan rumah untuk penjara rahasia CIA. Dia berdalih telah meminta AS mengakhiri interogasi brutal, pada 2003.
"Saya katakan pada (George W) Bush, bahwa kerjasama ini harus berakhir," kata Kwasniewski. Sementara Perdana Menteri Lithuania Algirdas Butkevicus, bertanya pada AS apakah CIA menggunakan negaranya untuk menginterogasi tahanan.
Penyelidikan yang telah dilakukan di Lithuania, mengungkap bahwa CIA membuat dan mengoperasikan penjara rahasia dekat ibukota. Sementara Menteri Luar Negeri Jerman memuji Presiden AS Barack Obama, karena merilis laporan CIA.
Walau menyebut interogasi CIA sebagai kesalahan serius, tapi Frank-Walter Steinmeier menghindar dari pernyataan tentang pelanggaran HAM. Dia juga tidak menyerukan adanya tuntutan hukum bagi mereka yang terlibat.
Banyak advokat HAM telah menyerukan agar kasus penyiksaan CIA dilanjutkan dengan penuntutan hukum. Namun Obama telah mengisyaratkan, bahwa tidak akan ada yang dihukum, dan menyerukan agar semua pihak "move on."
"Daripada alasan lain untuk mempertentangkan kembali argumen usang, saya harap bahwa laporan hari ini dapat membantu kita meninggalkan tehnik ini, di masa lalu," kata Obama. Sejumlah pejabat AS juga mengatakan, Departemen Hukum AS tidak berencana melakukan penyelidikan.
Direktur eksekutif HRW Kenneth Roth, yang dikutip Reuters, Rabu, 10 Desember 2014, menyerukan adanya akuntabilitas. Dia menegaskan bahwa proses pengungkapan kebenaran, harus berlanjut dengan penuntutan terhadap para pejabat yang bertanggungjawab.
Jika tidak, maka penyiksaan akan tetap menjadi pilihan kebijakan untuk presiden AS selanjutnya. "Itu (laporan) membuka isu akuntabilitas," kata Alberto Mora, yang merupakan penasihat Angkatan Laut AS dalam pemerintahan Presiden George W Bush.
Mora mengatakan, secara politik sulit berpikir bahwa Bush dan para pejabat AS lainnya akan dapat dituntut. Satu-satunya yang pernah dituntut atas brutalitas CIA, adalah warga sipil David Passaro, kontraktor CIA yang divonis pada 2006, terkait kematian seorang tersangka asal Afghanistan.
Direktur eksekutif Serikat Kebebasan Sipil Amerika, Anthony Romero, mengatakan laporan Senat merupakan cetak biru untuk kemungkinan penuntutan. Menurutnya, jika Obama memberikan pengampunan secara resmi, itu mengisyaratkan bahwa penyiksaan dapat terjadi lagi.
"Apakah akan menuntut mereka yang bertanggungjawab, atau memberikan pengampunan. Anda tidak dapat berpura-pura bahwa mereka yang melanggar hukum, bukanlah para penjahat," ujar Romero.
Credit VIVAnews
