MOSKOW - Rusia tidak memasok teknologi rudal ke Iran
yang memiliki hak untuk mengembangkan dan mengujinya sendiri. Hal itu
ditegaskan oleh Direktur Departemen Nonproliferasi dan Pengendalian
Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia Vladimir Ermakov.
"Sampai 2023, Dewan Keamanan PBB memiliki pembatasan pengiriman produk-produk rudal ke Iran. Rusia, tentu saja, dipandu oleh mereka," ujarnya seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (12/2/2019).
"Namun dokumen Dewan Keamanan PBB tidak melarang Iran untuk secara independen mengembangkan, memproduksi, menguji dan meluncurkan pesawat ruang angkasa atau rudal balistik," imbuh Yermakov.
"Sampai 2023, Dewan Keamanan PBB memiliki pembatasan pengiriman produk-produk rudal ke Iran. Rusia, tentu saja, dipandu oleh mereka," ujarnya seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (12/2/2019).
"Namun dokumen Dewan Keamanan PBB tidak melarang Iran untuk secara independen mengembangkan, memproduksi, menguji dan meluncurkan pesawat ruang angkasa atau rudal balistik," imbuh Yermakov.
Dalam
kesempatan itu, Yermakov juga menegaskan bahwa Rusia tidak pernah
berbagi teknologi rudal balistik dengan Korea Utara (Korut).
"Rusia secara ketat mengamati rezim sanksi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara, termasuk bagian misilnya, karena kita tentu tidak tertarik pada munculnya satu negara lagi dengan senjata pemusnah massal dan cara pengiriman mereka di perbatasan kita," ujar Yermakov.
Diplomat itu juga menekankan bahwa Rusia tidak pernah mengirim sistem rudal taktis modern ke Korut.
"Rusia secara ketat mengamati rezim sanksi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara, termasuk bagian misilnya, karena kita tentu tidak tertarik pada munculnya satu negara lagi dengan senjata pemusnah massal dan cara pengiriman mereka di perbatasan kita," ujar Yermakov.
Diplomat itu juga menekankan bahwa Rusia tidak pernah mengirim sistem rudal taktis modern ke Korut.
Sebelumnya,
sejumlah negara, termasuk Jerman dan Prancis - penandatangan Rencana
Aksi Komprehensif 2015, yang umumnya dikenal sebagai kesepakatan nuklir
Iran - mengecam peluncuran satelit Iran. Keduanya menuduh Iran
menggunakan teknologi rudal balistik dan melanggar Resolusi 2231 Dewan
Keamanan PBB.
Mei lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Washington akan menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015, yang biasa disebut sebagai perjanjian nuklir Iran, dan akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.
Mei lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Washington akan menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015, yang biasa disebut sebagai perjanjian nuklir Iran, dan akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.
Credit sindonews.com